Pejabat Pemprov NTT Retret

Pemprov NTT Klaim Retret di Unhan Bentuk Investasi Sumber Daya Manusia

Pemprov NTT, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelenggarakan retret itu melibatkan 677 pejabat struktural Eselon II, III, dan IV

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/I
Kepala BKD NTT, Yos Rasi 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pelaksanaan retret kepemimpinan strategis bagi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah bagian dari upaya mewujudkan soliditas dan kedisplinan serta penguatan kapasitas dan kualitas pejabat.

Pemprov NTT, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelenggarakan retret itu melibatkan 677 pejabat struktural Eselon II, III, dan IV. 

"Kegiatan ini berlangsung di Kampus Politeknik Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Ben Mboi, Atambua, dalam dua gelombang yakni 23- 27 September 2025 dan 1-5 Oktober 2025," kata Kepala BKD NTT, Yos Rasi, Senin (22/9/2025). 

Mantan Kepala Dinas Sosial NTT itu mengapresiasi perhatian, kritik, dan saran dari berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan retret kepemimpinan strategis bagi pejabat struktural lingkup Pemprov NTT itu. 

"Semua tanggapan ini merupakan bentuk dukungan publik yang sangat berarti bagi upaya bersama meningkatkan kualitas birokrasi dan pembangunan di NTT," sambung Yos.

Dia menyebut, retret kepemimpinan strategis ini sejatinya, bukan sekadar meniru kegiatan serupa di daerah-daerah lain, melainkan lebih sebagai hasil evaluasi enam bulan pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT

Pada hakekatnya, kata Yos, retret di Unhan secara substansi akan mempertemukan core competence penyelanggaraan pendidikan vokasi yang sangat relevan dengan core competence urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 

Mengadopsi model pendidikan vokasi di Unhan, menurut dia, dapat diadaptasikan ke dalam model implementasi kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Muaranya bisa bermakna dan berdampak bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Evaluasi menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah provinsi NTT perlu semakin solid, disiplin, berkarakter tangguh dan berkinerja lebih. Agar mampu menjawab tantangan nyata, terutama keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung program pembangunan," ujarnya.

Yos menjelaskan, mendukung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,8 triliun Tahun 2026, dibutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya cakap secara teknis. 

Lebih dari itu, seorang pemimpin harus mampu menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Pejabat Pemprov NTT Retret di Unhan Belu, Habiskan Dana Rp 1 Miliar

"Oleh karena itu, peserta kegiatan retret ini adalah 677 pejabat struktural yang merupakan unsur pimpinan di setiap unit dan sub unit organisasi pemerintah daerah Provinsi NTT," katanya. 

Yos mengatakan, alokasi biaya retret kepemimpinan yang jumlahnya satu miliaran ini merupakan bentuk investasi sumber daya manusia, khususnya pejabat struktural lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Biaya ini sepenuhnya digunakan untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, dan narasumber, sedangkan perlengkapan pribadi ditanggung oleh masing-masing peserta. 

"Lebih lagi bagi peserta dari cabang dinas/UPTD di luar Pulau Timor harus menanggung sendiri biaya perjalanan menuju Kupang dan kembali dari Kupang," tambah Yos. 

Dia menegaskan, Pemprov NTT tidak menganggarkan sepeserpun uang saku, dan kebutuhan pribadi lainnya bagi peserta. 

Unhan Ben Mboi Belu menjadi pilihan lokasi kegiatan karena lingkungan kampus pertahanan identik dengan nilai disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air, selaras dengan peran ASN sebagai abdi negara. 

Selain itu, kampus pertahanan memiliki SDM dan sarana pembinaan kepemimpinan, penguatan fisik, bela negara yang lebih kondusif dibandingkan hotel, kantor atau tempat lainnya. 

"Kampus ini merupakan salah satu aset strategis nasional yang berada di Nusa Tenggara Timur yang patut dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan daerah," ujar dia. 

Kegiatan ini didesain untuk membekali para peserta dengan kemampuan kepemimpinan, bela negara dan sinergi lintas organisasi dalam rangka mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.  

Demikian juga dengan para peserta juga belajar berbagai praktik baik dari daerah-daerah lainnya di Indonesia dari para narasumber yang berkompeten.

"Baik yang hadir secara langsung maupun yang menyampaikan materi secara daring seperti dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Tinggi dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Bali," sambungnya. 

Para peserta diwajibkan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan dalam FGD rencana aksi yang akan dilaksanakan pasca retret, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 

Rencana aksi tersebut adalah langkah-langkah konkret untuk percepatan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, termasuk langkah teknis yang patut diambil oleh setiap perangkat daerah untuk menyukseskan target PAD dan kemajuan pembangunan bagi masyarakat NTT.

Selain menghasilkan rencana aksi, kegiatan ini juga dirancang agar masyarakat merasakan dampak nyata, antara lain dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat dan bakti sosial para peserta.

Kegiatan retret juga memberikan dampak multiplier effect ekonomi bagi masyarakat lokal, melalui peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa lokal dari para peserta.

Peserta yang dimaksud terdiri dari unsur Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang akan melakukan pembelanjaan produk masyarakat yang dijual untuk perputaran uang guna peningkatan pendapatan masyarakat lokal seperti konsumsi, jasa transportasi, dan produk-produk UMKM.

Pemerintah Provinsi NTT menegaskan kegiatan ini bukan pemborosan, melainkan langkah strategis membangun birokrasi yang lebih profesional, disiplin, agile dan responsif. 

"Yang mana samasekali tidak menggeser fokus pelayanan kepada masyarakat, tetapi direncanakan secara matang untuk mempertajam fokus dan memperkuat komitmen agar pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal," ujarnya. 

Yos mengaku, kritik masyarakat terus menjadi bagian dari proses evaluasi agar pelaksanaan kegiatan serupa di masa depan semakin transparan, akuntabel, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat NTT. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved