DPRD NTT Minta Pemprov Hindari Program yang Habiskan Anggaran dan Sulit Diukur Berhasil

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Fraksi Amanat Sejahtera (PAN & PKS) DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) agar menghindari program yang hanya sekadar menghabiskan anggaran dan sulit diukur tingkat keberhasilannya. 

Dalam dokumen pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun 2025, Fraksi Amanat Sejahtera menyoroti penganggaran yang lebih banyak pada aspek seremonial semata. 

"Hindari merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang sulit diukur tingkat keberhasilannya, apalagi yang hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa ada manfaat yang signifikan bag kesejahteraan rakyat," tulis dokumen itu seperti diperoleh, Minggu (21/9/2025). 

Fraksi Amanat Sejahtera juga  mengingatkan pemerintah, karena realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama sumber-sumber pendapatan daerah dibandingkan dengan kebutuhan pembelanjaan daerah. 

Maka pemerintah harus secara ketat dan cermat memformulasikan program dan kegiatan yang benar-benar memiliki nilai urgensi dan strategis dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat yang benar-benar penting dan mendesak. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Pejabat Pemprov NTT Retret di Unhan Belu, Habiskan Dana Rp 1 Miliar

"Demikian halnya dengan berbagai program dan kegiatan belanja daerah yang sudah dialokasikan di dalam APBD Murni dan Perubahan APBD 2025 ini bisa dikerjakan tuntas, dengan kualitas yang terjamin dan memberikan manfaat kepada rakyat," tulis dokumen itu. 

Sebelumnya, Fraksi Amanat Sejahtera juga menyebut publik memerlukan wajah birokrasi yang aspiratif. 

Juru Bicara Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Syaiful Sengaji mengatakan, pembahasan perubahan APBD merupakan instrumen penting dalam menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah.

Hal itu berkaca pada dinamika perkembangan ekonomi dan politik nasional, kebutuhan masyarakat serta realitas pergerakan fiskal yang dihadapi Pemerintah Daerah. 

"Semua kita tentu mafhum dan tidak dapat mengelak terhadap fakta bahwa kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran," katanya, Kamis (11/9/2025) dalam sidang perubahan APBD tahun 2025.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengajak, ada semangat kebersamaan  tengah tekanan fiskal, tetap dengan penuh rasa tanggung jawab merumuskan dan menghasilkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berpihak dan menjawab kebutuhan rakyat.

Baca juga: Alasan Pemprov NTT Pilih Unhan Jadi Lokasi Retret: Penyatuan Karakter 

Muaranya, bisa memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur serta menjamin kesinambungan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Syaiful berujar, pemberlakuan efisiensi anggaran tidak sekedar dimaknai sebagai penghematan tetap harus dimaknai lebih sebagai penguat. Agar setiap rupiah yang dianggarkan dikelola dengan benar. Sehingga memberikan hasil dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

Menurut dia, Fraksi Amanat Sejahtera ingin menggugah akuntabilitas politik, moral, dan konstitusional sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.