Retret Pejabat Pemprov NTT akan Berarti Jika Jawab Persoalan Rakyat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Analisis Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Nusa Cendana (Undana) Akhmad Syafruddin menyebut retret yang dilakukan ratusan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT akan berarti kalau mampu menjawab persoalan rakyat.

Rencananya retret berlangsung di Universitas Pertahanan (Unhan) di Kabupaten Belu dalam dua gelombang. Pejabat eselon II, III dan IV di Pemprov NTT diwajibkan ikut dalam kegiatan yang digagas Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma itu. 

Agenda itu disebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, Akhmad menyebut perlu disoroti kebijakan semacam ini. 

"Akankah menjadi solusi transformatif atau sekadar ilusi penghamburan anggaran," katanya, mempertanyakan retret itu, Senin (22/9/2025). 

Dia berkata, birokrasi di Indonesia telah lama dicirikan oleh proses berbelit, lamban, dan tidak transparan. Masyarakat kerap menghadapi kesulitan dalam mengurus perizinan, mengakses bantuan sosial, atau mendapatkan informasi yang jelas. 

Masalahnya tidak hanya pada regulasi, tetapi juga mentalitas dan budaya kerja para pejabat yang cenderung kaku dan resisten terhadap perubahan. 

"Retret seharusnya menjadi momentum 'reset' mental dan pembangunan komitmen baru," katanya. 

Namun, kata Akhmad, pengalaman nasional memberikan pelajaran berharga. Presiden Prabowo Subianto telah menggelar retret kabinet untuk menyelaraskan visi dan meningkatkan kinerja menteri. 

Nyatanya, beberapa menteri dinilai tidak berkinerja optimal hingga akhirnya dilakukan reshuffle kabinet. Fakta ini harus menjadi cermin bagi NTT bahwa retret hanyalah awal, bukan jaminan kesuksesan.

Menurut dia, pelaksanaan retret dalam dua gelombang akan memberikan peluang evaluasi di interval kegiatan (midway). Pendekatan bertahap ini akan bermakna jika disertai mekanisme umpan balik dan penyesuaian program yang responsif.

Kolaborasi dengan Universitas Pertahanan bisa menjadi nilai tambah jika materinya tidak hanya fokus pada wawasan kebangsaan, regulasi, tetapi juga menyentuh masalah riil di NTT seperti penyederhanaan perizinan, percepatan distribusi bantuan, atau pemanfaatan teknologi untuk pelayanan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pejabat Pemprov NTT Retret di Unhan Belu, Habiskan Dana Rp 1 Miliar

Akhmad mengatakan, paling penting adalah retret harus menghasilkan rencana aksi spesifik dengan indikator kinerja terukur. Dengan begitu, retret tidak sekadar menjadi "gelembung semangat", diperlukan komitmen politik yang kuat dari pimpinan tertinggi. 

Ia meminta gubernur dan jajarannya harus memastikan implementasi rencana aksi yang lahir dari retret, bukan sekadar dokumen tersimpan rapi. Mekanisme evaluasi dan akuntabilitas transparan kepada publik mutlak diperlukan.

Bagi dia, retret dua gelombang ini adalah ujian bagi keseriusan pemerintah daerah. Muaranya tidak perlu lagi seremonial tanpa hasil konkret. Publik menanti bukti nyata dengan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan manusiawi. 

"Retret di Belu akan berarti hanya jika mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat sehari-hari," kata Akhmad. 

Dia mendorong pejabat Pemprov NTT bisa belajar dari pengalaman nasional dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS