SAKSIMINOR: Tak ada Tempat Bagi Predator Seksual Anak, Hukum Maksimal Eks Kapolres Ngada

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Juru bicara SAKSIMINOR, Veronika Ata dan Ansy Rihi Dara menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual (KS) anak dengan terdawak eks Kapolres Ngada, Fajar Lukman, bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang menguji keberpihakan negara terhadap perlindungan anak. 

“Tidak ada tempat bagi predator seksual anak di Nusa Tenggara Timur. Proses hukum harus berpihak kepada korban,” tegas Veronika Ata.

Menurut Veronika Ata, kasus yang telah berjalan enam bulan ini saat ini memasuki tahap penuntutan.  Namun, ia menilai pembacaan tuntutan terlalu dini jika belum menghadirkan saksi ahli tandingan. “Prinsip due process of law harus dijaga. Penundaan pembacaan tuntutan justru memperkuat legitimasi putusan pengadilan,” kata Veronika Ata.

Sementara itu, Direktris LBH APIK NTT, Ansy Rihi Dara, membacakan enam tuntutan SAKSIMINOR. “Kami menuntut langkah-langkah konkret dan tegas dari Aparat Penegak Hukum.

Baca juga: SAKSIMINOR Luncurkan Petisi Terkait Hukum Maksimal Eks Kapolres Ngada Fajar Lukman

Oleh karena itu, penting untuk kami  menyampaikan beberapa seruan.

Pertama, Proses peradilan perlu untuk menunda pembacaan Tuntutan terhadap eks Kapolres Ngada sampai dengan dihadirkannya saksi ahli tandingan dari bidang hukum perlindungan anak, psikologi forensik, guna menjamin pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak korban,” keta Ansy Rihi Dara.

‎SAKSIMINOR menuntut penjatuhan hukuman maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa. Sementara itu, pelaku merupakan Pejabat Penegak hukum, semestinya menjadi teladan dan pelindung masyarakat. Kejahatan yang dilakukan ini telah mencoreng kepercayaan publik terhadap Aparat Penegak Hukum.

‎”Hentikan praktik impunitas terhadap Aparat Penegak Hukum yang melakukan tindak pidana kejahatan  seksual, dengan memastikan adanya akuntabilitas individu maupun institusional,” kata Ansy Rihi Dara.

Baca juga: LIPSUS: Tensi Darah AKBP Fajar Tinggi Eks Kapolres Ngada Pakai Rompi Orange 26 Ditahan di Rutan

‎‎Keempat, SAKSIMINOR mendorong Kejaksaan menghadirkan saksi ahli pembanding di bidang hukum pidana, perlindungan anak, dan viktimologi untuk memberi perspektif yang objektif, ilmiah, dan punya perspektif korban.

‎Selain itu, Negara wajib menjamin pemulihan menyeluruh bagi korban, termasuk dukungan psikologis, sosial, dan pendidikan, sebagai bagian dari hak restitusi anak yang dijamin oleh negara.

‎”Kami mengajak masyarakat untuk secara intens memantau proses kasus ini dan   bersama-sama berperan aktif dalam mengawal kasus ini dan memberikan dukungan kepada korban, memperjuangkan keadilan, dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan," kata Ansy Rihi Dara. 

Hadir saat itu, anggota SAKSIMINOR, Koordinator HANAF Pdt (emr) Dr. Emmy Sahertian, Pdt (emr) Ina Para Pah, Direktur CIS Timor Haris A Ch Oematan, SH dan Direktur Kompak Zarniel Woleka, Bengkel APPEK Thres Ratu Nubi.  (uan/vel)

*SAKSIMINOR Luncurkan Petisi 

KOORDINATOR SAKSIMINOR NTT, Ridho Herewila, bersama elemen mahasiswa Aliansi Cipayung dan masyarakat NTT meluncurkan petisi mendesak hukuman maksimal bagi eks Kapolres Ngada, Fajar Lukman. Fajar adalah terdakwa dalam perkara kekerasan seksual terhadap tiga anak di Kota Kupang, Provinsi NTT.

Petisi tersebut dibacakan Ridho dalam jumpa pers di Kantor LBH APIK NTT, Sabtu (20/9). Dijelaskan Ridho, SAKSIMINOR adalah Solidaritas Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan. Ridho mengatakan, SAKSIMINOR menyerukan Hukum Maksimal eks Kapolres Ngada, pelaku kekerasan seksual terhadap tiga anak di Kota Kupang, Provinsi NTT.

Baca juga: LIPSUS: Tersangka Fani Pemasok Anak untuk Eks Kapolres Ngada Menangis Dihadapan Jaksa 

Alasannya, eks Kapolres Ngada, Fajar Lukman adalah seorang Perwira Polisi yang harusnya melindungi dan mengayomi rakyat terutama anak bukan sebaliknya melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

“Kedua, Fajar Lukman telah melakukan kejahatan seksual terhadap kelompok paling rentan  yaitu anak. Dia memanfaatkan aplikasi prostitusi online untuk kesenangan diri. Dan dia telah melakukan beberapa jenis tindak pidana, Eksploitasi seksual anak, Perdagangan anak, Pornografi, merekam dan menyebarluaskan konten porno, Pelanggaran  UU ITE,” kata Ridho.

Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Fajar Lukman telah menimbulkan keresahan publik. “Dan Fajar Lukman telah mempermalukan institusi kepolisian  dengan perbuatannya itu. Kasus ini adalah kasus yang wajib ditangani secara tepat dan profesional, jika tidak maka akan menjadi presedent buruk di masa depan,” jelas Ridho.

SAKSIMINOR menuntut Hukum maksimal Eks Kapolres Ngada,  Fajar Lukman, pelaku kekerasan seksual terhadap tiga anak di Kota Kupang, Provinsi NTT. “Ketiga anak korban wajib mendapatkan restitusi dan pemulihan psikososial,” kata Ridho. 

Hingga Minggu (20/9) jumlah orang yang menandatangi petisi itu sebanyak 400 orang. Berikut link petisinya : https://chng.it/Jy2MvmTHc8 Ridho mengajak masyarakat untuk mendukung petisi dimaksud. "Mari bersama mendukung petisi tersebut dengan cara memberikan tandatangan," kata Ridho. (uan/vel)