Banggar DPRD NTT Minta Alihkan Anggaran OVOP dan NTT Mart Rp 17 Miliar ke Program Lain

"Kondisi tersebut membuat APBD NTT 2025 mengalami defisit Rp 99,34 miliar. Defisit itu ditutup dengan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya senilai Rp 262,8 miliar," paparnya. 

Sementara itu, Banggar merekomendasikan agar ada optimalisasi PAD, khususnya dari sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan hasil usaha BUMD. Banggar mendorong digitalisasi penuh sistem perpajakan dan retribusi untuk mencegah kebocoran penerimaan.

Banggar, kata dia, meminta pemerintah menambah tenaga appraisal dan bekerja sama dengan Ditjen Kekayaan Negara untuk mempercepat penyewaan aset non-produktif. Pemerintah tidak gegabah menjual aset daerah tanpa kajian komprehensif.

Untuk BUMD, seperti Bank NTT, Jamkrida, Flobamor, dan BLUD SPAM, Banggar menekankan agar perbaikan sistem dan peningkatan kinerja terus dilakukan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Banggar DPRD NTT menegaskan, setiap kebijakan perubahan anggaran wajib dilakukan sesuai regulasi, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan memperhatikan skala prioritas. 

Pemerintah juga diminta memperkuat dasar hukum penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan melalui peraturan daerah. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS