Banggar DPRD NTT Minta Alihkan Anggaran OVOP dan NTT Mart Rp 17 Miliar ke Program Lain

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT meminta pengalihan anggaran untuk program One Village One product (OVOP) dan NTT Mart untuk program prioritas lainnya. 

Dalam Paripurna ke-42 di DPRD NTT, Senin (8/9/2025), Ketua Banggar Luisa Lana mengatakan, perlu evaluasi mendalam karena tren belanja masyarakat lebih mengarah ke e-commerce.

"Sebagian dana sebesar Rp 17 miliar diusulkan dialihkan ke program prioritas lain, terutama sektor pertanian, peternakan, dan perikanan," katanya seperti dalam pernyataan yang disampaikan Biro Administrasi Pimpinan Pemprov NTT, Senin. 

Banggar menyoroti realisasi belanja modal yang per 22 Agustus 2025 baru mencapai 13,6 persen.

Pemerintah diminta segera mempercepat penyerapan anggaran agar target pembangunan infrastruktur dapat tercapai.

Baca juga: Emi Nomleni Tolak Jawab Tunjangan Rumah dan Transportasi  Permintaan DPRD NTT

Selain itu, Banggar mendukung penyelenggaraan Tour de EnTeTe dengan alokasi anggaran Rp12 miliar. Namun pemerintah diminta memastikan persiapan yang matang agar event ini memberikan dampak maksimal bagi pariwisata daerah.

Sisi lain, Pemerintah Provinsi NTT diminta untuk segera membuat langkah strategis dalam menyiapkan Peraturan Daerah dana cadangan khusus untuk pendanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028, di NTT-NTB. 

Banggar mendorong Pemprov NTT melobi Pemerintah Pusat untuk mengamankan alokasi APBN guna perbaikan sarana dan prasarana olahraga.

Termasuk juga dengan serta koordinasi intensif dengan KONI dan cabang olahraga  untuk menyusun strategi persiapan, dengan memprioritaskan cabor-cabor yang berpeluang meraih medali agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Luisa dalam laporan Banggar berkata, total pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 5,21 triliun. Namun setelah pembahasan, angka tersebut turun Rp 131,84 miliar sehingga menjadi Rp 5,08 triliun. 

Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Rp 1,92 triliun menjadi Rp 1,77 triliun. Begitu pula dengan transfer pemerintah pusat yang turun Rp 184,56 miliar, menjadi Rp 3,11 triliun.

Baca juga: Emilia Nomleni Sebut Besaran Tunjangan Anggota DPRD NTT Telah Sesuai Regulasi

Meski demikian, terdapat tambahan signifikan pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebesar Rp 202,01 miliar. Tambahan ini menutup sebagian kekurangan dari dua pos utama.

Sementara itu, belanja daerah justru mengalami kenaikan. Dari Rp 5,05 triliun sebelum perubahan, menjadi Rp 5,18 triliun setelah perubahan atau bertambah Rp 130,98 miliar. 

Kenaikan itu tercatat pada belanja operasi (naik Rp.107,45 miliar), belanja modal (naik Rp.436 juta), belanja tidak terduga (naik Rp.6,04 miliar), serta belanja transfer (naik Rp.17,05 miliar).