Komisi V DPRD NTT Soroti Rendahnya Kualitas Pendidikan Meski Anggaran Besar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Neil Rondo, menyoroti masih rendahnya kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) meski anggarannya cukup besar. 

Ia menekankan bahwa perhatian terhadap literasi dasar, kesejahteraan guru, hingga manajemen sekolah harus menjadi fokus utama pemerintah. 

Menurut Winston, 70 hingga 80 persen sekolah di NTT dalam kondisi rusak ringan maupun berat berdasarkan data dua hingga tiga tahun terakhir. 

Anggaran pendidikan pun banyak terserap untuk memperbaiki sarana fisik, sehingga program peningkatan mutu seperti literasi sering terabaikan.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT Sebut Tour de EnTenTe Terobosan Besar 

“Padahal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung itu jauh lebih penting. Sayangnya, dana lebih banyak habis untuk infrastruktur,” kata Winston Rondo, Selasa (23/9/2025). 

Ia mencontohkan program Genta Belis (Gerakan NTT Membaca dan Menulis) dari Dinas Pendidikan yang dinilainya bagus, namun tidak mendapat alokasi anggaran memadai. 

“Ini program keren, tapi saya tanya, duitnya ada atau tidak? Kalau tidak ada, bagaimana bisa jalan,” kata Winston.

Selain literasi, Winston juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru yang menurutnya sangat memengaruhi kualitas pengajaran. 

Politikus Demokrat itu menyambut baik kebijakan pengangkatan PPPK oleh pemerintah pusat yang diharapkan dapat mengurangi beban guru honorer di NTT.

Baca juga: DPRD NTT Minta Pemprov Hindari Program yang Habiskan Anggaran dan Sulit Diukur Berhasil

Dalam pengawasan di lapangan, Winston menemukan masih banyak anak-anak yang tidak bisa membaca meski sudah duduk di bangku SD. Di Kabupaten Kupang,misalnya, ada program kelas khusus membaca yang terbukti mampu membantu 70-80 persen siswa mengatasi keterlambatan literasi.

“Masalah literasi ini tidak bisa hanya ditangani SMA/SMK, tapi harus dimulai sejak SD bahkan dari rumah. Karena banyak orang tua sibuk bekerja, anak-anak sering dibiarkan sendiri,” katanya. 

Winston juga menyoroti tingginya angka putus sekolah di NTT. Berdasarkan laporan pemerintah tahun 2024, sekitar 150 ribu anak di berbagai jenjang pendidikan terpaksa berhenti sekolah karena faktor ekonomi dan masalah pribadi.

Untuk mengatasi hal itu, DPRD bersama pemerintah provinsi sedang membahas regulasi agar iuran komite sekolah bisa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua. Bahkan ada opsi pembebasan biaya hingga 100 persen bagi keluarga kurang mampu.

Dia menekankan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi guru serta peningkatan kompetensi kepala sekolah. Ia mengkritisi kepala sekolah yang terlalu sibuk mengurus dana BOS hingga mengabaikan fungsi manajerial di sekolah.

Baca juga: Komisi V DPRD NTT Susun Ranperda TJSL dengan Pakar dan Asosiasi