Kelakar Fraksi Demokrat DPRD NTT Soal Kudeta Gubernur dan Wagub

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Fraksi Demokrat Leo Lelo berkelakar tentang ketidakhadiran Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma saat paripurna DPRD NTT. 

Rapat berlangsung, Rabu (27/8/2025) malam di Ruang Sidang Utama DPRD NTT dan dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Kristin Samiyati Pati. 

Absennya Melki - Johni ketika paripurna itu diwarnai interupsi dari anggota DPRD. Mereka mempertanyakan itu. Selain mengusulkan agar agenda pandangan umum fraksi tidak lagi dibacakan tetapi hanya diserahkan ke pemerintah. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Yunus Takandewa berkata, hal itu agar memberi kesempatan lebih bagi pemerintah untuk mempelajari dan menjawab berbagai pertanyaan DPRD dalam pandangan umum. 

Sebab, selama ini menurut Yunus, jawaban pemerintah kerap kali tidak menyeluruh. Setelah interupsi Yunus, Kristin meminta skors rapat paripurna selama lima menit. 

Para Ketua Fraksi DPRD NTT dipanggil ke ruang tunggu untuk mendiskusikan itu. Usai skors, rapat dilanjutkan. Ketua Fraksi Demokrat, Leo Leo lalu memberikan pernyataan perihal kealpaan Melki - Johni. 

Awalnya Leo menyebut pihaknya sepakat dengan usulan agar pandangan umum hanya diserahkan ke pemerintah tanpa perlu dibacakan sebagaimana biasanya. 

"Supaya pemerintah juga tahu bahwa ke depan gubernur - wakil gubernur harus hadir. Minimal satu orang harus hadir. Kalau begini terus, seolah-olah ada kekosongan kekuasaan. Bisa-bisa terjadi kudeta. Kalau regulasi membolehkan kudeta, maka kita bisa lakukan kudeta mengambil alih," sambung Leo.

Pernyataan Leo itu membuat anggota DPRD lainnya tertawa. Ia kembali menegaskan tidak ada aturan mengenai kudeta.

Dia juga meminta Sekda NTT Kosmas Lana, sebagai perwakilan pemerintah, untuk mengingatkan kepala OPD agar menjawab semua pandangan umum fraksi. 

Dia berkaca beberapa kali paripurna, tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum dari Fraksi Demokrat justru tidak direspons secara komperhensif. Bahkan, jawaban tidak lebih dari dua halaman kertas. 

Kosmas Lana usai rapat paripurna, menyebut Gubernur Melki Laka Lena sedang bertugas ke Jakarta. Ia dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara Wakil Gubernur Johni Asadoma, melakukan tugas ke Timor Leste. 

"Gubernur itu sedang memenuhi panggilan dari pemerintah pusat, Pak Presiden. Pak Wakil Gubernur itu juga memenuhi undangan dari Republik Demokratik Timor Leste untuk ada kegiatan membuka jalinan kerja sama antara RDTL dan kita," ujarnya. 

Baca juga: Ragam Persoalan APH, DPRD NTT Sebut Petinggi Aparat Penegak Hukum Harus Bina Bawahan

Dia berharap tidak lama lagi akan ada pasar di perbatasan wilayah RI dan Timor Leste. Ia menyebut, kedua negara memiliki persaudaraan sehingga sangat diperlukan. Kosmas juga menanggapi perihal catatan DPRD NTT. 

Menurut dia, berbagai hal yang disampaikan DPRD merupakan tugas rutin pemerintah. Dia berkata, DPRD memang memiliki tugas pengawasan yang didalamnya termasuk pengendalian. Pemerintah akan melaksanakan itu. 

"Tugasnya dewan melakukan pengawasan, include itu didalamnya adalah pengendalian.  Hal mengingatkan itu adalah bagian dari pengendalian. Itu yang kami rasakan, alami dan kami akan dilaksanakan. Itu tugas dewan, dijamin undang-undang," ujarnya.

Dia menegaskan, dirinya hanya berbicara sesuai kewenangan tanpa tafsir. Bisa saja DPRD menafsirkan hal itu seperti dalam catatan yang disampaikan. 

"Itu tafsir. Saya omong apa adanya. Saya tidak punya kewenangan untuk menafsir aturan. Yang punya itu hanya Mahkamah Agung. Saya bicara soal kewenangan," katanya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS