NTT Jadi Provinsi Pionir Eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria 2030

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) menggelar Penguatan Forum Kemitraan PP-ATM (AIDS, Tuberkulosis, Malaria) dan Teknikal Workshop Rencana Aksi Kolaborasi Daerah 2025–2030, Rabu–Kamis (27–28/8/2025), di Aula Cendana Wangi Poltekes Kemenkes Kupang. 

Kegiatan ini diikuti oleh 9 kabupaten secara hybrid, baik tatap muka maupun daring melalui Zoom.

Forum ini menjadi langkah strategis NTT dalam mewujudkan target eliminasi HIV/AIDS, TBC, dan Malaria (ATM) pada tahun 2030.

Sejalan dengan kebijakan nasional, NTT telah lebih dulu menetapkan dua instrumen penting, yakni Peraturan Gubernur NTT No. 35 Tahun 2024 tentang percepatan penanggulangan HIV/AIDS, TBC, Malaria, dan penyakit menular lainnya, serta Keputusan Gubernur NTT No. 278/KEP/HK/2024 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan ATM.

Baca juga: LIPSUS: TTS Kekurangan Alat Diagnosa TBC, Lonjakan Kasus Semakin Mengkhawatirkan

Menurut Dr. dr. Hyronimus A. Fernandez, Koordinator Resilient and Sustainable System for Health (RSSH) against ATM, kegiatan ini bertujuan memastikan semua pemangku kepentingan memahami peran dan kontribusinya sesuai mandat yang tercantum dalam SK Gubernur.

“Kita ingin memastikan bahwa kesehatan bukan hanya urusan sektor kesehatan. Semua pihak harus terlibat, sesuai fungsi dan kapasitas masing-masing. Kalau sektor kesehatan dibiarkan berjalan sendiri, penyelesaian masalah kesehatan masyarakat tidak akan tuntas,” jelas Hyronimus A. Fernandez.

Hyronimus A. Fernandez menekankan, forum ini juga membahas tantangan utama yang masih dihadapi NTT. Misalnya, penularan malaria yang erat kaitannya dengan faktor lingkungan akibat banyaknya tempat perindukan nyamuk.

Sementara pada kasus HIV/AIDS, stigma masyarakat terhadap ODHA (orang dengan HIV/AIDS) masih tinggi, sehingga pasien kerap menghadapi beban ganda.

“Edukasi ke masyarakat sangat penting, bukan hanya soal medis tapi juga perubahan perilaku dan penerimaan sosial. Tanpa itu, eliminasi 2030 akan sulit tercapai,” tambah Hyronimus A. Fernandez.

Baca juga: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Tangani 25 Orang HIV/AIDS

Dari workshop ini diharapkan lahir Rencana Aksi Daerah (RAD) 2025–2030 yang disepakati bersama lintas sektor dengan pendekatan Hexahelix—pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, komunitas, dan media.

RAD tersebut selanjutnya akan dilegalkan melalui peraturan gubernur atau keputusan gubernur, sebagai panduan aksi kolektif menuju eliminasi ATM di NTT.

NTT pun dipandang sebagai provinsi pionir di Indonesia karena berani mengoperasionalkan regulasi daerah secara lebih awal dan sistematis.

Dengan komitmen tersebut, NTT diharapkan menjadi contoh dalam membangun kolaborasi multipihak untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan daerah. (uan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS