Kepala BPPD TTU Ungkap 4 Titik Bermasalah di Perbatasan RI-RDTL Distrik Oecusse 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kristoforus Abi mengatakan, sebanyak 4 titik bermasalah di sepanjang perbatasan Kabupaten TTU, Republik Indonesia - RDTL Distrik Oecusse. 

Kristoforus Abi menjelaskan, selain di Desa Inbate, titik perbatasan yang bermasalah terletak di Desa Haumeniana dimana 4 titik rumah di desa itu masuk koordinat wilayah Timor Leste. 

Tidak hanya itu sebanyak 8 kepala keluarga yang memiliki lahan pertanian di lokasi bermasalah Desa Haumeniana seluas 2, 20 hektare.

Merespon permasalahan batas di Desa Haumeniana ini, Pemkab TTU telah menyurati pemerintah pusat.

Sementara itu itu, salah satu titik perbatasan yang bermasalah adalah di Nelu, Desa Sunsea. Di titik tersebut, kebun masyarakat Indonesia masuk ke wilayah kedaulatan Negara Timor Leste.

Titik bermasalah lainnya adalah di Desa Manusasi. Titik tersebut masuk zona unresolved segmen. Zona Manusasi ini menjadi pembahasan serius pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Titik ini juga, kata Kristoforus, sudah diketahui PBB. 

Baca juga: Polairud Polda NTT Beri Bantuan Perahu untuk Anak-anak SDN Daiyama di Rote Ndao

"Karena lokasi (Manusasi) ini pernah hampir terjadi konflik bersenjata antara Indonesia dan Timor Leste maka, PBB menganggap itu masalah serius yang perlu diselesaikan dan dicatat menjadi unresolved segmen (persoalan yang belum terselesaikan)," ungkap Kristoforus Abi, Rabu (27/8/2025).

Menurut Kristoforus Abi, lokasi bentrok yang terjadi beberapa hari lalu disebut dengan nama Betmanu tersebut berada di sekitar PAL (patok) Batas Provinsi NTT dan Eks Provinsi Timor Timur nomor 36 sampai dengan nomor 37.

"Di PAL nomor 36 itu masyarakat Desa Inbate punya lahan seluas 12 hektare yang dimiliki oleh 15 kepala keluarga dan 68 jiwa yang kebunnya ternyata berada di wilayah kedaulatan RDTL. Yang kemarin terjadi kasus itu, dari segi Hukum Internasional itu wilayah kedaulatannya RDTL. Tapi secara hukum adat, itu adalah hak ulayat masyarakat Desa Inbate," ujar Kristoforus Abi.

Oleh karena itu, kata Kristoforus Abi, masyarakat Desa Inbate tetap mempertahankan hak ulayat tersebut karena, hingga saat ini belum ada penanaman pilar batas yang definitif antara Pemerintah Indonesia dan Timor Leste.

Baca juga: 12 Pelaku Perkosaan Terhadap Anak di Malaka Mesti Dihukum Maksimal

Saat ini, pemerintah Negara Timor Leste melakukan penanaman 100 pilar di sepanjang perbatasan antara Desa Inbate (Pos Baen) dan Kiubiselo, Nainaban sampai dengan Napan.

Di lokasi bentrok tersebut, Pemkab TTU melalui BPPD TTU telah menyarankan tim teknis pemasangan pilar batas negara dari Timor Leste untuk zona tersebut dipending atau ditunda terlebih dahulu. Mereka juga menyarankan agar pemasangan pilar batas dilaksanakan di lokasi-lokasi yang tidak bermasalah.

"Di titik yang bermasalah itu ada 11 pilar perbatasan. 

Dalam rapat bersama tim teknis Timor Leste dan Indonesia tanggal 28 Juli 2025 di PLBN Napan, Kristoforus sempat menyampaikan masukan tersebut. Pasalnya, Pemkab TTU telah menyurati pemerintah pusat ihwal mengenai permohonan kebijakan spesial khusus patok 36 dan 37 di wilayah Desa Inbate.

Meskipun demikian, saat itu dari pihak Timor Leste tidak menanggapi dengan baik saran dari Pemkab TTU, Satgas Pamtas maupun dari Tim Teknis BIY.

Pada tanggal 22 Agustus 2025, Kristoforus mengaku diundang untuk mengikuti rapat di Pos UPF Timor Leste Haumeniana membicarakan lanjutan pemasangan pilar batas di lokasi-lokasi tersebut. Karena surat yang dikirim terlambat, Kristoforus mengaku tiba di lokasi saat rapat itu sudah dibubarkan.

Baca juga: LIPSUS: 1.000 Lilin Perjuangan untuk Prada Lucky Aksi Damai Warga di Nagekeo

Dalam rapat itu, Tim Satgas Pamtas pada saat itu juga menyarankan kepada Tim dari Timor Leste untuk menunda pemasangan pilar batas di lokasi bentrok beberapa hari lalu. Karena masyarakat Desa Inbate menolak dengan tegas pergeseran batas menurut titik koordinat yang disepakati tahun 2005 oleh kedua negara.

Dalam surat kepada Kemendagri tersebut, pemerintah Kabupaten TTU memberikan dua opsi dimana di lokasi sengketa seluas 12, 60 hektare tersebut tetap dipasang pilar batas Timor Leste namun, tetap dikelola oleh masyarakat Desa Inbate meskipun batas bergeser masuk ke wilayah lahan warga sesuai titik koordinat. 

Begitupun sebaliknya di lokasi PAL 37 dimana kebun masyarakat Timor Leste yang berada di titik koordinat wilayah Indonesia seluas 8,80 hektare tetap dikelola oleh mereka. 

Baca juga: Bentrok di Perbatasan RI - RDTL, Wagub NTT Johni Asadoma Minta Masyarakat Menahan Diri 

Opsi yang kedua, kata Kristoforus Abi, perbatasan tetap mengikuti batas yang sudah diletakkan pada tahun 1964 oleh Pemerintah Portugal dan Pemerintah Indonesia disaksikan langsung Raja Ambenu dan Raja Bikomi.

Pada tahun 1988 tim topografi TNI AD mengadakan pemasangan pilar batas menggeser batas Provinsi NTT masuk ke wilayah NTT. Ketika sampai di titik Betmanu (lokasi konflik) pilar tersebut tidak bisa digeser karena mendapat penolakan dari tokoh adat setempat.

Pasalnya, sebelum pemasangan pilar batas ini pada waktu itu didahului dengan pelaksanaan ritual adat. Dalam ritual adat tersebut diambil sumpah bahwa pihak yang mengubah pilar batas harus menanggung resiko hukuman atas perbuatannya. Oleh karena itu, saat itu Tim Topografi dari TNI AD tidak menggeser pilar itu karena pertimbangan ritual adat tersebut. (bbr)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS