Opini: Mengapa Pendidikan Kita Terus Berubah Tapi Sulit Bertransformasi?

Ketika hasil belajar dianggap rendah, kita mencari metode baru. Ketika asesmen dinilai kurang efektif, kita mengganti instrumennya. 

Ketika sistem ujian dikritik, kita merancang sistem pengganti. Ketika kurikulum dianggap tidak relevan, kita menyusun kurikulum baru. 

Semua langkah tersebut tentu dapat membawa manfaat. Namun sering kali perubahan berhenti pada level mekanisme. 

Akibatnya, reformasi pendidikan cenderung dipahami sebagai pergantian perangkat kerja, bukan sebagai upaya meninjau kembali asumsi-asumsi dasar yang selama ini mengarahkan praktik pendidikan. 

Padahal mengganti alat tidak selalu berarti mengubah arah perjalanan. Perdebatan tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA), misalnya, menunjukkan kecenderungan tersebut. 

Banyak diskusi publik berpusat pada apakah TKA perlu diterapkan, bagaimana bentuk soalnya, atau apakah hasilnya akan memengaruhi seleksi masuk perguruan tinggi. 

Namun jauh lebih sedikit yang bertanya: apa sebenarnya tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui pengukuran tersebut? 

Perdebatan akhirnya berkisar pada instrumen, sementara logika dasarnya tetap sama: keberhasilan pendidikan harus dibuktikan melalui mekanisme pengukuran yang semakin canggih. Yang berubah adalah alatnya, tetapi cara berpikirnya belum tentu berubah.

Ketika Pendidikan Dikelola dengan Logika Pengukuran

Alasan kedua terletak pada cara kita memahami keberhasilan pendidikan. Filsuf pendidikan Gert Biesta dalam karyanya Good Education in an Age of Measurement (2010) mengingatkan bahwa pendidikan modern semakin didominasi oleh budaya pengukuran. 

Dalam budaya ini, hal-hal yang dapat dihitung memperoleh perhatian terbesar, sementara hal-hal yang sulit diukur cenderung tersisihkan. Kecenderungan ini tidak sulit ditemukan dalam kehidupan pendidikan sehari-hari. 

Sekolah dinilai melalui berbagai indikator. Guru dinilai melalui instrumen kinerja. Program dievaluasi melalui capaian yang dapat dihitung. 

Data menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam batas tertentu, semua itu memang diperlukan. Tanpa data, kebijakan sering hanya didasarkan pada asumsi.

Masalah muncul ketika data tidak lagi menjadi alat bantu, melainkan berubah menjadi tujuan. Ketika itu terjadi, pendidikan perlahan direduksi menjadi persoalan angka. 

Kita dapat mengukur nilai ujian. Kita dapat mengukur tingkat kehadiran siswa. Kita dapat mengukur angka partisipasi sekolah. Namun bagaimana mengukur keberanian seorang anak untuk membela temannya yang menjadi korban perundungan? 

Bagaimana mengukur kemampuan seorang remaja untuk mengakui kesalahannya? Bagaimana mengukur kepekaan seorang guru ketika melihat muridnya sedang mengalami kesulitan hidup?