Opini: Mengurai Benang Kusut Dilema Penerimaan Mahasiswa Baru

Mengapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Sama-Sama Terjepit?

Oleh: Maxs U.E. Sanam
Guru Besar Bidang Mikrobiologi Veteriner Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Rektor Universitas Nusa Cendana Periode 2021–2025.

POS-KUPANG.COM - Musim penerimaan mahasiswa baru selalu menjadi momentum krusial, tidak hanya bagi para lulusan SMA, tetapi juga bagi keberlangsungan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. 

Namun, beberapa tahun terakhir, atmosfer ini berubah menjadi kecemasan massal bagi pengelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

Keluhan mengenai penurunan drastis jumlah mahasiswa baru di sektor swasta kian nyaring terdengar. 

Jari telunjuk dengan cepat mengarah pada ekspansi masif jalur seleksi Mandiri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik yang berstatus Berbadan Hukum (PTN-BH) maupun Badan Layanan Umum (PTN BLU).

Saat ini, ketegangan antar-institusi tersebut berada di titik puncaknya. 

Baca juga: Opini: Empat Wajah Pembangunan NTT dalam Satu Dekade

Seleksi nasional reguler melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) telah resmi diumumkan pada 31 Maret 2026, disusul oleh Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) pada 25 Mei 2026. 

Kini, babak penentu yang mendebarkan sedang berlangsung: jalur Mandiri PTN. Berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), seluruh rangkaian seleksi Mandiri ini diperketat dan diwajibkan berakhir paling lambat pada 31 Juli 2026. 

Alih-alih mereda, batas waktu yang kian mendekat ini justru membuat agresivitas PTN dalam menjaring mahasiswa jalur Mandiri kian terasa, dan dampaknya langsung memukul denyut nadi pendaftaran di PTS.

Dampak domino dari panjangnya proses seleksi di PTN ini membuat sebagian besar universitas swasta terpaksa mengulur dan memperpanjang jadwal penerimaan mahasiswa baru mereka. 

PTS terjebak dalam posisi dilematis; mereka harus rela menunggu hingga pengumuman jalur Mandiri PTN selesai demi menyaring "sisa" calon mahasiswa yang tidak lolos di negeri. 

Akibat penundaan massal jadwal ini, kalender akademik PTS menjadi kacau, perencanaan kelas terganggu, dan ketidakpastian finansial institusi swasta semakin berlarut-larut hingga mendekati masa perkuliahan efektif.

Paradoks Kompetisi dan Kesetaraan Mandat Konstitusi

Jika kita mau melihat lebih jernih dan objektif, menyalahkan ekspansi PTN secara sepihak adalah simplifikasi masalah yang keliru. 

Fenomena ini sesungguhnya adalah hilir dari persoalan hulu yang dilematis: krisis pembiayaan operasional yang kian mencekik institusi negeri maupun swasta, yang kemudian memaksa mereka terjebak dalam ekosistem kompetisi pasar yang tidak sehat.

Mendudukkan PTN dan PTS sebagai rival atau kompetitor yang saling berebut "pasar" mahasiswa adalah sebuah kekeliruan paradigma yang fatal. 

Berdasarkan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik PTN maupun PTS mengemban tanggung jawab moral dan tanggung jawab akademik yang sama persis. 

Keduanya bertugas mencetak agen perubahan, melakukan riset, dan mengabdi kepada masyarakat demi kemajuan peradaban bangsa.

Di samping itu, kehadiran PTS merupakan pilar yang sangat krusial dan tak tergantikan dalam konstelasi pendidikan nasional. 

Realitas demografis menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan dan daya tampung PTN di seluruh Indonesia sangat terbatas. 

Tanpa kontribusi aktif dari ribuan PTS yang tersebar di pelosok negeri, jutaan anak bangsa setiap tahunnya akan kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi karena tidak terakomodasi oleh bangku perguruan tinggi negeri. 

Oleh karena itu, hubungan keduanya harus berlandaskan asas kemitraan strategis, bukan kanibalisme pasar bebas.

Impitan Biaya: Dari PTN-BH hingga PTN BLU

Namun, idealisme mandat moral tersebut kini terkikis oleh realitas kebutuhan finansial. Di kubu PTN, tekanan tidak hanya dirasakan oleh kelompok PTN-BH yang dituntut mandiri penuh. 

Tantangan finansial yang tak kalah berat justru sedang menghantam PTN berstatus Badan Layanan Umum (PTN BLU). 

Sebagai institusi yang berada di fase transisi, PTN BLU kerap terjebak dalam posisi dilematis. 

Di satu sisi, mereka diwajibkan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) secara mandiri di tengah tren pemotongan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari pemerintah. 

Di sisi lain, fleksibilitas pengelolaan keuangan mereka tidak seluas PTN-BH.

Biaya riset, pengadaan gedung kuliah baru, modernisasi laboratorium, pemeliharaan fasilitas, hingga pembiayaan dosen non-PNS terus melonjak. 

Ketika subsidi negara minim, pilihan rasional yang tersisa bagi PTN BLU untuk menutup defisit anggaran operasional adalah memaksimalkan kuota jalur Mandiri (yang secara regulasi diperbolehkan hingga 30 persen) dan mengandalkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). 

Jalur Mandiri bertransformasi menjadi "katup penyelamat" finansial yang krusial bagi PTN-BH dan PTN BLU agar dapur akademis mereka tetap mengepul.

PTS: Berjuang Tanpa Penopang

Di seberang jalan, PTS menghadapi hantaman yang jauh lebih brutal. Berbeda dengan PTN yang masih mendapatkan aset tanah, gedung, dan gaji dosen PNS dari negara, PTS adalah entitas yang harus mandiri sejak hari pertama berdiri. 

Komponen utama pembiayaan operasional PTS murni bergantung pada uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari mahasiswa baru.

Ketika PTN negeri membuka keran jalur Mandiri selebar-lebarnya dan mengoptimalkan sisa waktu hingga tenggat akhir Juli, masa panen PTS terganggu. 

Mahasiswa yang secara akademis atau finansial tadinya menjadi pasar utama PTS berkualitas, kini terserap ke jalur Mandiri PTN. 

Akibatnya, banyak PTS menengah ke bawah mengalami defisit anggaran parah karena jumlah pendaftar anjlok di bawah titik impas (break-even point) operasional. 

Data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bahkan mencatat puluhan PTS kini terancam gulung tikar akibat kerentanan finansial ini, sebuah lonceng kematian bagi keterbukaan akses pendidikan tinggi nasional.

Ironi Daerah 3T: Kuliah antara Cita-cita dan Drop Out

Dilema pendanaan ini terasa jauh lebih menyakitkan ketika kita menengok nasib perguruan tinggi—terutama PTN Satker/BLU lokal dan PTS—yang beroperasional di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). 

Di wilayah-wilayah penyangga beranda negara ini, institusi pendidikan tinggi adalah episentrum harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia regional.

Sebagian besar mahasiswa yang kuliah di daerah 3T berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah, seperti anak petani, nelayan, dan buruh harian. 

Bagi kampus-kampus di daerah ini, menaikkan biaya UKT atau SPP demi menutup pembengkakan biaya operasional adalah sebuah kemustahilan yang tidak etis. 

Institusi pendidikan di sana dipaksa menelan pil pahit: membiarkan biaya operasional serba terbatas atau menaikkan tarif yang berujung pada malapetaka akademis.

Kenyataan di lapangan menunjukkan angka mahasiswa yang mengambil cuti kuliah, terancam drop out (DO), hingga benar-benar keluar dari kampus terus meningkat hanya karena ketidakmampuan membayar uang kuliah. 

Tanpa kehadiran langsung dari negara untuk memberikan afirmasi bantuan operasional khusus bagi kampus-kampus di daerah 3T, ketimpangan kualitas manusia antar-wilayah di Indonesia akan semakin melebar.

Akar Masalah: Minimnya Bantuan Operasional Negara

Akar dari sengkarut ini bermuara pada satu hal: kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang belum berkeadilan dan mencukupi. 

Meski anggaran fungsi pendidikan dalam APBN terus meningkat, alokasi riil untuk bantuan operasional pendidikan tinggi—baik BOPTN untuk negeri maupun bantuan untuk swasta—masih sangat minim.

Bantuan pemerintah untuk sektor swasta sejauh ini mayoritas masih bersifat stimulus sarana yang kompetitif, bukan bantuan operasional yang berkelanjutan. Akibatnya, terjadi kanibalisme pasar yang tidak sehat. 

PTN (BH maupun BLU) terpaksa bertindak menyerupai korporasi yang berburu pendapatan dari mahasiswa jalur Mandiri, sementara PTS dipaksa bertarung di medan laga yang timpang tanpa jaring pengaman dari negara.

Menuju Solusi Sistemik

Untuk menghentikan lingkaran setan ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tidak bisa lagi menggunakan pendekatan pemadam kebakaran. 

Kebijakan Mendiktisaintek untuk membatasi akhir jalur Mandiri pada 31 Juli adalah langkah awal penertiban jadwal yang baik, namun belum menyentuh akar masalah finansialnya. Diperlukan reformasi struktural dalam tata kelola pembiayaan:

1. Evaluasi Ketat Imbas Kuota Mandiri Seluruh PTN: Batas waktu 31 Juli harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar PTN-BH dan PTN BLU tidak sekadar "kejar tayang" meraup kuota dalam waktu singkat yang berpotensi menyapu bersih calon mahasiswa PTS.
2. Peningkatan Anggaran BOPTN Berbasis Kebutuhan Riil: Pemerintah harus mengembalikan hakikat PTN sebagai ruang publik dengan menaikkan subsidi operasional direct-funding, sehingga PTN BLU tidak terengah-engah mengejar status BH dan PTN-BH tidak perlu lagi jor-joran menerima mahasiswa jalur Mandiri hanya untuk bertahan hidup.
3. Membentuk Bantuan Operasional PTS (BOPTS) Khusus Daerah 3T: Sudah saatnya negara mengalokasikan dana bantuan operasional yang bersifat reguler berbasis jumlah mahasiswa (per-capita funding) untuk PTS. 

Skema khusus pembiayaan penuh perlu diarahkan bagi kampus negeri dan swasta di daerah 3T agar mahasiswa miskin di sana tidak perlu putus sekolah demi membiayai operasional kampus mereka.

Pendidikan tinggi adalah public goods (barang publik), bukan komoditas pasar bebas. 

Negara tidak boleh cuci tangan dan membiarkan PTN dan PTS saling memangsa di ruang seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya demi bertahan hidup dari tingginya biaya operasional. 

Tanpa intervensi pendanaan yang berkeadilan, cita-cita Indonesia Emas akan kandas karena hancurnya pilar-pilar pencerdas bangsa. (*)

Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News