Opini: Empat Wajah Pembangunan NTT dalam Satu Dekade

Sekilas, pertanyaan mengenai pembangunan inklusif di Nusa Tenggara Timur mungkin terdengar naif mengingat tingkat kemiskinan provinsi ini masih termasuk yang tertinggi di Indonesia. 

Namun pembangunan tidak hanya dinilai dari posisi saat ini, melainkan juga dari arah perubahannya. 

Pertanyaannya bukan sekadar seberapa tinggi kemiskinan di NTT, tetapi apakah pembangunan yang berlangsung selama satu dekade terakhir bergerak menuju kondisi yang lebih inklusif?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menelusuri data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT periode 2016–2025 dengan memperhatikan empat indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan, kedalaman kemiskinan (P1), dan keparahan kemiskinan (P2). 

Analisis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan kualitas kemiskinan tidak selalu bergerak searah. 

Beberapa daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak otomatis mampu mengurangi kemiskinan secara efektif, sementara daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah justru menunjukkan capaian pembangunan yang lebih inklusif. 

Lebih jauh, untuk melihat arah pembangunan dari 22 kabupaten/kota di NTT, penulis memetakan mereka kedalam empat kuadran berdasarkan capaian pembangunan selama satu dekade terakhir (lihat peta arah pembangunan kabupaten/kota di NTT 2016 - 2025):

Pertama, pembangunan inklusif. Kelompok ini terdiri dari Kabupaten Belu, Malaka, dan Sikka. 

Ketiga daerah tersebut berhasil menurunkan persentase kemiskinan, mengurangi jumlah penduduk miskin secara absolut, sekaligus memperbaiki kualitas kemiskinan. 

Dengan kata lain, pembangunan yang berlangsung tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan mempersempit kesenjangan di antara kelompok miskin.

Kedua, menuju inklusif. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan satu-satunya daerah yang masuk kategori ini. TTS berhasil menurunkan persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin secara absolut. 

Namun kualitas kemiskinannya masih relatif berat yang ditandai oleh tingginya indeks kedalaman kemiskinan. 

Artinya, kelompok miskin yang tersisa masih memiliki daya beli yang jauh di bawah standar kebutuhan minimum. Meskipun demikian, keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa TTS sedang bergerak menuju pembangunan yang lebih inklusif.

Ketiga, transisi pembangunan. Kelompok ini terdiri dari Kota Kupang, Flores Timur, Nagakeo, dan Ngada. Kabupaten/kota ini memiliki kualitas kemiskinan yang relatif baik dengan nilai P1 dan P2 yang rendah. 

Namun capaian tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi pengurangan jumlah penduduk miskin secara nyata.