Opini: Lulusan Vokasi Siap Kerja, Tapi Kerjanya di Mana?

Lulusan akhirnya membawa sertifikat, tetapi belum tentu membawa kepercayaan diri profesional yang dibutuhkan pasar kerja.

Namun kritik yang jujur tidak boleh berhenti di sekolah dan kampus vokasi. Industri juga harus berhenti menempatkan diri hanya sebagai penilai akhir yang terus menuntut lulusan siap pakai, tetapi enggan ikut menanggung biaya pembentukannya. 

Link and match tidak bisa berarti pendidikan bekerja keras menyesuaikan diri, sementara industri tinggal menunggu hasil. 

Mereka semestinya hadir sejak penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur, pembukaan akses proyek riil, sampai komitmen rekrutmen yang terukur. 

Pemerintah daerah pun tidak bisa cuci tangan. Kebutuhan pasar kerja di setiap wilayah berbeda, tetapi kebijakan vokasi kerap dibawa dengan logika yang terlalu seragam. 

Dalam gagasan revitalisasi yang lebih adaptif, pemerintah pusat semestinya menjaga standar inti nasional, sementara daerah diberi ruang untuk menyesuaikan program dengan karakter ekonomi lokal. 

Ini penting karena kebutuhan vokasi di kawasan industri manufaktur tentu berbeda dengan daerah pesisir, sentra pertanian, atau wilayah yang ekonomi lokalnya ditopang UMKM. 

Aspek terakhir ini sangat penting, sebab kita terlalu lama berbicara tentang industri seolah-olah Indonesia hanya diisi perusahaan besar. 

Faktanya, UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, tetapi sering tertinggal dalam skema kemitraan vokasi yang bias pada industri besar. 

Akibatnya, banyak program vokasi lebih sibuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan segelintir sektor formal modern, tetapi kurang peka terhadap kenyataan bahwa sebagian besar peluang kerja justru tumbuh di ekosistem usaha kecil, menengah, dan lokal. 

Karena itu, revitalisasi vokasi harus digeser dari logika pencitraan ke logika dampak. 

Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak nota kesepahaman yang ditandatangani, melainkan berapa banyak lulusan yang memperoleh pekerjaan layak, sesuai keahlian, punya ruang berkembang, atau mampu membangun usaha produktif. 

Serapan kerja semata tidak cukup; yang lebih penting adalah kualitas serapan itu sendiri, termasuk kesesuaian kompetensi, transisi school-to-work yang sehat, dan peluang mobilitas karier. 

Di titik ini, ada lima agenda yang tak bisa lagi ditunda. Pertama, tracer study harus diperkuat dan diperlakukan sebagai instrumen kebijakan, bukan formalitas tahunan, sehingga sekolah, kampus, dan pemerintah benar-benar tahu ke mana lulusan pergi, berapa lama mereka menganggur, dan apakah pekerjaan mereka sesuai kompetensi. 

Kedua, penyelarasan kurikulum dengan industri harus dilakukan berkala dan terukur, bukan insidental, karena perubahan teknologi terlalu cepat untuk dijawab oleh kurikulum yang diperbarui lima atau sepuluh tahun sekali.