Opini: Pelajaran dari Pancasila bagi Kebijakan Satu Peta

Prinsip yang sama perlu diterapkan dalam tata kelola geospasial nasional. 

Indonesia membutuhkan lembaga yang berperan sebagai arbiter geospasial nasional, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan harmonisasi, menyelesaikan perbedaan, dan menetapkan referensi geospasial yang digunakan secara nasional.

Dalam konteks tersebut, penguatan peran Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi penting. 

Sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan informasi geospasial dasar nasional, BIG berada pada posisi yang relatif netral dibandingkan institusi sektoral yang memiliki kepentingan langsung terhadap pengelolaan sumber daya tertentu. 

BIG tidak mengelola kawasan hutan, tidak menerbitkan izin pertambangan, tidak mengatur tata ruang daerah, dan tidak memiliki kepentingan sektoral atas suatu wilayah. 

Justru karena itulah BIG memiliki prasyarat kelembagaan untuk menjadi penjaga konsensus geospasial nasional. 

Penguatan peran BIG tidak dimaksudkan untuk memusatkan seluruh produksi data geospasial pada satu lembaga. 

Pendekatan semacam itu justru bertentangan dengan semangat kolaborasi yang menjadi dasar Kebijakan Satu Peta. 

Yang dibutuhkan adalah penguatan kewenangan BIG sebagai lembaga integrator dan penentu referensi ketika terjadi perbedaan data antarinstansi. 

Dengan mekanisme tersebut, berbagai kementerian dan lembaga tetap dapat menghasilkan informasi geospasial sesuai kewenangannya, tetapi negara tetap memiliki satu rujukan yang digunakan bersama ketika mengambil keputusan strategis.

Penguatan BIG juga sejalan dengan arah pembangunan tata kelola data nasional melalui kebijakan Satu Data Indonesia. 

Selama ini perhatian sering tertuju pada kualitas data, metadata, dan interoperabilitas sistem. 

Padahal sebagian besar data pembangunan sesungguhnya memiliki dimensi spasial. 

Data kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertanian, investasi, infrastruktur, hingga lingkungan hidup selalu terkait dengan lokasi tertentu. 

Karena itu, keberhasilan Satu Data Indonesia pada dasarnya sangat bergantung pada keberhasilan Kebijakan Satu Peta.