Opini: Blue Carbon NTT dan Janji Ekonomi yang Belum Ditunaikan

Apakah kita memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk memastikan bahwa manfaat dari perdagangan karbon mengalir sampai ke masyarakat pesisir yang selama ini menjaga ekosistem itu dengan tangannya sendiri? 

Apakah koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sudah cukup solid untuk mengelola program lintas wilayah yang kompleks seperti ini? 

Jika jawaban atas ketiga pertanyaan itu masih ragu-ragu, maka di sanalah pekerjaan rumah kita yang sesungguhnya berada.

Bukan berarti tidak ada yang sedang dikerjakan. Beberapa inisiatif rehabilitasi mangrove telah dilaksanakan di berbagai kabupaten, program pengembangan wisata bahari terus didorong, dan kesadaran akan pentingnya ekosistem pesisir perlahan tumbuh di kalangan pengambil keputusan. 

Tetapi laju kerusakan yang terjadi masih lebih cepat dari laju pemulihannya. Dan selama ketimpangan itu bertahan, NTT tidak hanya kehilangan ekosistem. 

Ia kehilangan modal alamnya, kehilangan potensi pendapatan dari mekanisme karbon, kehilangan daya tarik investasi berbasis alam, dan yang paling berat, kehilangan kepercayaan generasi berikutnya bahwa warisan pesisir ini masih akan ada ketika giliran mereka tiba untuk mengelolanya.

Blue carbon bukan jargon akademik semata. Ia adalah bahasa yang dimengerti oleh pasar global, oleh lembaga keuangan multilateral, oleh investor yang semakin mencari aset berbasis alam yang terverifikasi. 

Dan NTT, dengan segala keterbatasan fiskalnya, sesungguhnya duduk di atas kekayaan alam yang jika dikelola dengan tata kelola yang tepat, bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang tidak bergantung sepenuhnya pada transfer dari pusat. 

Itulah esensi dari blue economy yang dewasa, bukan sekadar memanen laut, melainkan mengelola laut sebagai sistem yang memberi manfaat berlapis secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Sudah waktunya ekosistem pesisir NTT tidak lagi diperlakukan sebagai latar belakang pembangunan, melainkan sebagai subjek kebijakan yang mendapat perhatian serius, anggaran yang memadai, dan koordinasi yang nyata. 

Karena setiap hektare mangrove yang kita biarkan hilang bukan hanya soal pohon yang tumbang. 

Ia adalah halaman buku yang kita sobek dari sejarah alam NTT, sebuah halaman yang tidak akan pernah bisa kita tulis ulang dengan cara yang persis sama. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News