Opini: Di Balik Pertumbuhan Ekonomi NTT

Oleh: Anna Ellenora Nainupu, SST, M.Ec.Dev. 
Statistisi Ahli Madya pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Pada awal Mei 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT merilis angka pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan I 2026 sebesar 5,32 persen. 

Angka ini memberi sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi daerah masih bergerak cukup baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan nasional. 

Namun, yang lebih penting bukan sekadar besar-kecilnya angka pertumbuhan itu, melainkan memahami apa yang sebenarnya menopangnya. 

Dari situlah kita bisa membaca ke mana arah ekonomi daerah sedang bergerak dan apakah pertumbuhan yang tercipta sudah cukup kuat menopang keberlanjutan ekonomi di masa depan.

Baca juga: Opini: Outlook dan Tren Pertumbuhan Ekonomi Global 2026

Data rilis BPS menunjukkan bahwa struktur perekonomian NTT dari sisi pengeluaran masih ditopang oleh konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, yang masing-masing menyumbang 64,4 persen dan 15,7 persen. 

Hal ini cukup wajar karena sebagian besar aktivitas ekonomi daerah memang masih bergerak lewat belanja masyarakat. 

Ketika kemampuan masyarakat untuk berbelanja meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah pun ikut terdorong. 

Di sisi lain, belanja pemerintah juga berperan penting dalam menjaga aktivitas ekonomi melalui pembayaran gaji pegawai, belanja barang dan jasa, serta bantuan sosial. 

Saat belanja pemerintah meningkat, permintaan barang dan jasa ikut bergerak dan usaha-usaha masyarakat tetap berjalan, terutama ketika sektor swasta dan industri pengolahan belum berkembang kuat.

Secara konsep ekonomi, konsumsi memang penting karena menjaga aktivitas ekonomi tetap hidup. 

Namun, konsumsi memiliki keterbatasan karena efeknya cenderung jangka pendek. 

Untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih kuat, daerah membutuhkan investasi produktif yang mampu menciptakan kapasitas ekonomi baru, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. 

Dengan kata lain, konsumsi menjaga ekonomi tetap bergerak hari ini, tetapi investasi produktif menentukan bagaimana ekonomi akan tumbuh dan berlanjut di masa depan.

Dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). 

Pada triwulan I 2026, kontribusi PMTB dalam perekonomian NTT tercatat sebesar 39,69 persen. 

Angka ini tergolong cukup tinggi, tetapi perlu dibaca secara hati-hati. Investasi yang tercatat dalam PMTB adalah investasi fisik, dan tidak seluruhnya mencerminkan investasi yang dilakukan swasta, karena di dalamnya juga termasuk belanja investasi pemerintah.

Kegiatan investasi pada dasarnya bukan hanya soal membangun infrastruktur gedung atau jalan, tetapi bagaimana menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu menghasilkan produktivitas baru dan berkelanjutan. 

Tantangannya, tidak semua investasi secara otomatis atau langsung menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. 

Di sinilah pentingnya memastikan bahwa investasi yang ada benar-benar mampu memperkuat sektor produktif daerah di masa mendatang. 

Ekonom Nicholas Kaldor menegaskan bahwa industri manufaktur merupakan salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi. 

Banyak negara tumbuh pesat setelah berinvestasi serius pada sektor ini, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam. 

Vietnam, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir mampu mendorong pertumbuhan melalui pengembangan industri manufaktur dan ekspor sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 8,02 persen. Negara itu bertumpu pada industri manufaktur berorientasi ekspor dan berhasil menarik investasi asing di bidang elektronik, tekstil, alas kaki, hingga perakitan teknologi. 

Jika berkaca pada Vietnam, tantangan NTT terlihat jelas, di mana kontribusi lapangan usaha industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah masih sangat kecil, bahkan belum mencapai 2 persen pada triwulan I 2026.

Dalam perkembangannya, membangun industri tidak lagi semudah dulu. Dani Rodrik melalui konsep premature deindustrialization menjelaskan bahwa banyak negara berkembang mengalami perlambatan industrialisasi bahkan sebelum sektor industrinya berkembang kuat. 

Jika dulu negara berkembang bisa tumbuh melalui industri padat karya sederhana, saat ini persaingan global menjadi jauh lebih ketat. 

Perkembangan teknologi juga membuat banyak proses produksi yang diautomasi sehingga kebutuhan tenaga kerja semakin berkurang. 

Akibatnya, banyak daerah berkembang akhirnya lebih cepat bergerak ke sektor jasa sebelum sempat membangun basis industri yang kuat.

Ekonomi NTT juga menunjukkan gejala serupa. Aktivitas sektor jasa memang memberi kontribusi besar, yakni 53,1 persen terhadap perekonomian daerah, tetapi sebagian besar masih ditopang oleh usaha kecil dan informal dengan produktivitas yang belum tinggi. 

Akibatnya, ekonomi tetap bergerak, namun peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat belum berlangsung secepat yang diharapkan. 

Kondisi ini tidak berarti NTT harus memaksakan diri mengejar industrialisasi besar-besaran seperti daerah yang lebih maju. 

Yang lebih penting adalah membangun sektor-sektor produktif dan rantai ekonomi lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayah. 

Pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri kreatif berbasis tenun dan budaya lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh, bahkan diarahkan ke pasar ekspor. 

Persoalannya, potensi itu tidak akan memberi dampak besar jika berhenti pada produksi primer. 

Nilai tambah baru akan tumbuh ketika komoditas dan usaha lokal terhubung dengan pasar, pengolahan, dan kebijakan daerah yang mendorong lahirnya kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya menciptakan aktivitas ekonomi. Yang lebih penting, aktivitas itu harus memberi nilai tambah yang lebih besar dan membuka ruang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama. 

Dalam kerangka itu, berbagai program pemerintah seharusnya tidak berhenti sebagai belanja rutin, tetapi dipakai sebagai pintu masuk untuk menggerakkan ekonomi produktif daerah. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak semestinya dilihat semata sebagai program sosial. 

Jika terhubung dengan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi desa, program ini bisa menjadi pengungkit permintaan bagi produk lokal. 

Dari kebutuhan pangan yang besar dan berkelanjutan, daerah dapat mulai membangun rantai pasok yang lebih kuat. 

Di sinilah koperasi desa dapat memainkan peran penting sebagai penghubung antara produksi masyarakat dengan pasar yang lebih luas, sekaligus memperkuat posisi tawar pelaku usaha lokal. 

Jika dikelola dengan baik, rantai pasok ini dapat berkembang lebih jauh ke tahap pengolahan. 

Jagung, misalnya, tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi bisa diolah menjadi pakan ternak. 

Di sektor perikanan, hasil tangkapan juga tidak harus berhenti sebagai komoditas segar, tetapi dapat masuk ke pengolahan seperti pembekuan, pengasapan, atau produk olahan lainnya agar nilai jualnya meningkat. 

Dengan cara seperti itu, kebijakan ekonomi daerah tidak berhenti pada menjaga konsumsi, tetapi mulai membuka jalan bagi tumbuhnya industri berbasis potensi lokal.

Dalam beberapa waktu ke depan, belanja pemerintah agaknya masih akan tetap menjadi salah satu penopang penting ekonomi NTT mengingat transformasi ekonomi tidak bisa dilakukan dalam sekejap mata. 

Namun, penopang seperti ini pada dasarnya baru menjaga ekonomi tetap bergerak, belum cukup untuk membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh dalam jangka panjang. 

Karena itu, dorongan menuju sektor-sektor produktif dan industri berbasis potensi lokal perlu diarahkan secara lebih serius. 

Akan tetapi, arah kebijakan seperti itu tidak akan berjalan tepat sasaran tanpa ditopang potret usaha yang lengkap, akurat, dan up to date. 

Di sinilah Sensus Ekonomi 2026 menjadi penting, karena data yang dihasilkan oleh sensus ini dapat digunakan untuk melihat keadaan riil dunia usaha, mengenali potensi sektor yang bisa dikembangkan, dan menentukan prioritas kebijakan secara lebih tepat. 

Dengan data yang komprehensif, daerah dapat membangun pertumbuhan yang bukan hanya berkelanjutan, tetapi juga lebih inklusif dan berkualitas, sehingga tidak semata-mata bergantung pada pemerintah, melainkan semakin bertumpu pada kekuatan masyarakat dan usaha lokal. 

Pada akhirnya, pertumbuhan yang kokoh bukan sekadar angka, lebih jauh lagi adalah tentang bagaimana sumber daya lokal dan manusianya diberdayakan untuk masa depan daerah yang lebih baik. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News