Opini: Anak Anak Itu Hanya Meminta Didengar

Dalam kajian tentang epistemic injustice, Omran dan Yousafzai (2024) menjelaskan bahwa seseorang dapat kehilangan legitimasi bukan karena ia salah, tetapi karena posisinya dianggap kurang penting. 

Pengalaman dan suaranya diperlakukan seolah kurang layak dipercaya. Dan mungkin, itulah yang diam diam melukai banyak anak muda hari ini.

Mereka tumbuh di negeri yang terus berbicara tentang bonus demografi, generasi emas dan masa depan bangsa. 

Tetapi dalam banyak ruang, suara mereka masih sering dianggap belum cukup penting untuk didengar secara serius.

Mohammad Hatta pernah mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur kekuasaan, tetapi soal penghormatan terhadap martabat manusia (Hatta, 1977). 

Sementara Ki Hadjar Dewantara membayangkan pendidikan sebagai ruang yang memerdekakan manusia untuk berpikir dan mencari kebenaran (Dewantara, 1977).

Karena itu, ironi terbesar dari polemik ini bukanlah kesalahan penilaian semata. 

Ironi terbesarnya adalah ketika ruang yang mengajarkan demokrasi justru gagal memberi ruang bagi keberatan yang demokratis.

MPR RI akhirnya meminta maaf dan menonaktifkan dewan juri serta MC. Itu penting. Namun publik sesungguhnya sedang menunggu sesuatu yang lebih besar daripada sekadar sanksi administratif. 

Publik sedang menunggu apakah lembaga negara sungguh sungguh bersedia belajar mendengar. Sebab bangsa ini mungkin tidak sedang kekurangan anak muda yang berani berbicara.

Yang lebih langka justru ruang yang bersedia mendengarkan mereka dengan sungguh sungguh. Dan mungkin, masa depan demokrasi Indonesia tidak terutama ditentukan oleh seberapa keras negara berbicara tentang kebangsaan, tetapi oleh seberapa rendah hati ia mau mendengar suara paling kecil yang meminta keadilan diperiksa ulang.

Karena pada akhirnya, bangsa yang sehat bukanlah bangsa yang tidak pernah dikritik. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang tidak takut mendengar kritik dari anak anak mudanya sendiri. (*)

Daftar Rujukan

• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025). Data penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia tahun 2025. https://bp2mi.go.id
• Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Demokrasi Indonesia tingkat nasional, pusat dan provinsi 2025. https://www.bps.go.id
• Dewantara, K. H. (1977). Pendidikan. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
  Hatta, M. (1977). Demokrasi kita: Pikiran pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. LP3ES.
• Omran, W., & Yousafzai, S. (2024). Navigating the twisted path of gaslighting: A manifestation of epistemic injustice for Palestinian women entrepreneurs. Human Relations, 77(12), 1719–1754. https://doi.org/10.1177/00187267231203531
• Soe FM. (2026). Guru honorer di TTS mengabdi 36 tahun sebelum diangkat PPPK paruh waktu. https://www.instagram.com/soefm/

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News