Opini: Memutus Rantai Buruh Kasar- Pendidikan NTT Harus Naik Kelas!

Kita tidak bisa lagi puas dengan angka kelulusan. Kita harus mulai bertanya: setelah lulus, mereka menjadi apa?

Sejalan dengan semangat “kedaulatan belajar” yang digaungkan pemerintah pusat, NTT tidak boleh lagi hanya menjadi pengekor kurikulum nasional yang kaku. 

Kita harus berani menentukan arah kompetensi kita sendiri, berbasis pada kekuatan daerah dan kebutuhan nyata masyarakat.

Menguatkan Peran Keluarga: Langkah Awal yang Patut Diapresiasi

Dalam upacara Hari Pendidikan Nasional tahun ini, Gubernur NTT meluncurkan Peraturan Gubernur tentang Jam Belajar Masyarakat yang mendorong peran aktif orang tua dalam mengatur waktu belajar anak serta mengurangi ketergantungan terhadap gawai.

Ini adalah langkah awal yang penting. Pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah; ia harus menjadi gerakan bersama antara negara, sekolah, dan keluarga.

Namun, regulasi tidak boleh berhenti pada seremoni. Tantangan sesungguhnya adalah implementasi di lapangan. 

Apakah orang tua didampingi? Apakah ada pengawasan? Apakah ada ekosistem yang mendukung?

Di sinilah peran DPRD menjadi penting: memastikan kebijakan ini tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat.

Hilirisasi Kompetensi dan Kemandirian

Kita sering bicara tentang hilirisasi industri sebagai masa depan ekonomi daerah. 

Tetapi satu hal yang sering kita lupakan: hilirisasi industri tidak akan pernah berjalan tanpa hilirisasi kompetensi.

Kita tidak butuh sekadar gedung sekolah baru. Kita butuh sistem pendidikan yang menghasilkan manusia terampil.

Revitalisasi SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK) bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Link and match antara pendidikan dan dunia kerja harus menjadi nyata, bukan sekadar slogan.

NTT membutuhkan:

• Teknisi energi terbarukan untuk mengelola potensi matahari dan angin.
• Ahli budidaya laut untuk mengelola kekayaan pesisir.
• Petani milenial yang mampu mengolah lahan kering dengan teknologi.

Dengan sertifikasi dan keahlian, kita mengubah posisi anak-anak kita—dari buruh kasar menjadi tenaga kerja terampil yang memiliki daya tawar dan martabat.

Peta Jalan Perjuangan di Tengah Keterbatasan

Sebagai legislator, saya menyadari bahwa ruang fiskal daerah kita terbatas. Namun keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi.