Opini: May Day di Tanah Tanpa Pabrik Besar

Oleh:  I Putu Yoga Bumi Pradana
Akademisi Kebijakan Publik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Setiap 1 Mei, Hari Buruh sering dibayangkan lewat wajah Jawa yaitu pabrik besar, kawasan industri, cerobong asap, ribuan pekerja berseragam, dan barisan massa di jalan raya. 

Namun di Nusa Tenggara Timur ( NTT), wajah buruh berbeda. Ia hadir sebagai buruh bangunan, pekerja hotel, sopir, pekerja toko, nelayan, petani kecil, pekerja migran, tenaga kontrak, pengemudi aplikasi, dan anak muda yang hidup dari kerja serabutan.

Karena itu, Hari Buruh di NTT tidak cukup dibaca sebagai soal upah minimum. UMP memang penting. 

Namun persoalan paling mendasar bukan hanya berapa rupiah buruh dibayar, melainkan mengapa kerja orang NTT belum cukup kuat masuk ke rantai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Baca juga: Opini: Dimensi Spiritual Ekowisata

Inilah tesisnya, yakni buruh NTT tidak akan naik kelas hanya dengan kenaikan upah, jika daerah ini tidak membangun rantai nilai produktif, memperkuat daya saing tenaga kerja, dan berani menarik investasi pabrik besar yang mengolah kekayaan lokal menjadi nilai tambah di tanah sendiri.

Kerja Banyak, Nilai Bocor

BPS NTT mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2025 sebesar 3,23 persen. Angka ini terlihat rendah, tetapi tidak otomatis berarti sejahtera. 

Di daerah dengan ekonomi informal besar, orang sering tidak punya kemewahan untuk menganggur. Mereka bekerja apa saja, dengan upah berapa saja, dan perlindungan seadanya.

Masalahnya bukan hanya lapangan kerja, melainkan kualitas dan posisi kerja. Pada Februari 2025, hanya 25,58 persen pekerja NTT berada pada kegiatan formal. 

Artinya, mayoritas pekerja berada di sektor informal yang lemah kontrak, lemah jaminan sosial, dan lemah posisi tawar.

Akar masalahnya jelas: NTT terlalu lama menjadi pemasok bahan mentah, tenaga murah, dan pasar konsumsi. Petani menghasilkan komoditas, tetapi sering menjual dalam bentuk primer. 

Nelayan menangkap ikan, tetapi nilai olahan, pengemasan, logistik dingin, dan pemasaran sering dinikmati pihak lain. Peternak memelihara sapi, tetapi industri hilirnya belum kuat. 

Pariwisata tumbuh, tetapi produk lokal belum otomatis masuk ke hotel, restoran, dan paket wisata. 

Tenaga kerja muda tersedia, tetapi belum semuanya memiliki keterampilan teknis yang cocok dengan industri modern.

Di sinilah buruh NTT kalah sebelum bertanding. Bukan karena tidak mau bekerja, tetapi karena struktur ekonomi daerah belum menyediakan tangga produktif. 

Orang bekerja, tetapi rantai nilainya pendek. Komoditas keluar, nilai tambah pergi, upah tertahan.

Tanpa Industri, Buruh Sulit Naik Kelas

World Economic Forum memperkirakan 22 persen pekerjaan global akan terdampak disrupsi pada 2030, dengan 170 juta pekerjaan baru tercipta dan 92 juta tergeser. 

ILO juga mengingatkan bahwa digitalisasi dan otomatisasi sedang membentuk ulang dunia kerja. Namun untuk NTT, ancaman terbesar bukan robot yang menggantikan buruh pabrik. 

Ancaman terbesarnya justru ketiadaan basis industri yang cukup kuat untuk menyerap, melatih, dan menaikkan kompetensi buruh lokal.

Karena itu, pembicaraan tentang buruh NTT harus berani masuk ke isu investasi pabrik besar. 

Daerah ini tidak bisa selamanya hanya mengandalkan sektor jasa kecil, proyek pemerintah, dan kerja informal. 

NTT membutuhkan industri pengolahan berbasis potensi lokal: pabrik pengolahan hasil perikanan, industri pakan ternak, rumah potong modern dan pengolahan daging, pengolahan garam, pangan lokal, minyak atsiri, rumput laut, mete, kelor, kopi, serta industri pendukung pariwisata.

Investasi pabrik besar bukan berarti mengorbankan masyarakat kecil. Justru tanpa industri, masyarakat kecil akan terus menjual bahan mentah dengan harga lemah. 

Yang harus ditolak bukan pabriknya, melainkan model investasi yang mengambil bahan, membawa laba keluar, dan meninggalkan pekerja lokal sebagai buruh murah.

Di sinilah pendekatan Michael Porter tentang competitive advantage relevan. Daya saing daerah tidak lahir hanya dari kekayaan alam, tetapi dari kemampuan membangun klaster industri, tenaga kerja terampil, pemasok lokal, infrastruktur, inovasi, dan pasar. 

NTT tidak cukup bangga punya laut, ternak, lahan, budaya, dan pariwisata. Semua itu harus diubah menjadi klaster nilai.

Pakta Rantai Nilai Buruh NTT

Solusinya harus lebih operasional. Pertama, pemerintah daerah perlu membuat Pakta Rantai Nilai Buruh NTT. 

Setiap investasi besar harus memuat kewajiban serapan tenaga kerja lokal, pelatihan teknis, penggunaan pemasok lokal, kemitraan dengan koperasi dan UMKM, serta target peningkatan nilai tambah daerah.

Kedua, investasi pabrik besar harus diarahkan ke sektor yang memang punya bahan baku lokal. 

Jangan hanya mengejar pabrik yang berdiri, tetapi pabrik yang mengikat petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi, dan pekerja lokal ke dalam rantai pasok. 

Pabrik ikan tanpa nelayan lokal, pabrik pangan tanpa petani lokal, atau hotel tanpa produk lokal hanya akan menjadi pulau ekonomi baru.

Ketiga, Balai Latihan Kerja harus disambungkan langsung dengan kebutuhan industri. 

Pelatihan tidak boleh berhenti pada sertifikat. Harus ada kurikulum untuk operator mesin pangan, teknisi cold storage, pengolahan hasil laut, pengemasan, quality control, hospitality, digital marketing, logistik, dan manajemen produksi.

Keempat, APBD harus dipakai untuk menyiapkan ekosistem industri, bukan hanya membiayai acara dan proyek fisik. 

Jalan produksi, listrik, air, pelabuhan kecil, gudang dingin, sertifikasi produk, kawasan industri kecil, dan data komoditas harus menjadi prioritas.

Kelima, pemerintah perlu membangun Indeks Daya Saing Buruh NTT. Ukurannya bukan hanya jumlah orang bekerja, tetapi keterampilan, sertifikasi, produktivitas, akses jaminan sosial, keterlibatan dalam industri, dan kemampuan naik kelas dalam rantai nilai.

May Day di NTT harus menjadi koreksi besar. Buruh tidak cukup dibela dengan pidato upah layak. Buruh harus ditempatkan dalam strategi ekonomi daerah yang membuat kerja mereka lebih produktif, lebih terampil, dan lebih mahal secara nilai.

NTT tidak boleh selamanya menjadi tanah yang kaya bahan, tetapi miskin pengolahan. Pekerja NTT tidak boleh terus menjadi tenaga murah di tanah sendiri. 

Daerah ini membutuhkan keberanian baru: membangun rantai nilai, menarik pabrik besar yang adil, dan menjadikan buruh lokal sebagai aktor utama industrialisasi daerah. 

Sebab kerja yang bermartabat tidak lahir dari belas kasihan upah, tetapi dari ekonomi yang mampu membuat manusia menjadi pusat nilai. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News