Opini: Ilusi PAD dan Distorsi Akuntabilitas

Kedua, merujuk pada prinsip risk management dalam keuangan publik, kegagalan PAD harus di mitigasi dengan kekuatan ekonomi: menciptakan nilai, meningkatkan produktivitas dan perbaikan tata kelola, bukan dengan memindahkan risiko ke kesejahteraan birokrat.

Koherensi tujuan meningkatkan PAD dan praksis menjaga kinerja dan kesejahteraan ASN, tidak boleh terjebak pada rasionalisasi yang kontraproduktif dengan mempertaruhkan akuntabilitas saja, melainkan tentang arah tata kelola pemerintahan.

Pada akhirnya, Gubernur NTT dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana, tetapi menentukan. 

Sejarah akan mencatat apakah sebagai pemimpin yang legasinya membangun sistem, atau yang sekadar mencari kambing hitam. 

Kekuatan pemimpin bukan diukur dari kerasnya ancaman, melainkan dari berani tidaknya ia meluruskan logika akuntabilitas yang terbalik. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News