Opini: Semau, Negara, dan Kekayaan yang Masih Tidur

Potensi yang tidak diurus dengan kebijakan, infrastruktur, dan pasar hanya akan jadi dongeng pembangunan. Indah didengar, pahit dijalani.

Dulu Semau akrab dengan julukan “Pulau Suanggi”. Ini lahir dari cerita rakyat, ketakutan, atau mungkin sekadar kelakar orang luar yang suka memberi label. Kini label itu memudar. Semau mulai dikenal karena pantai dan wisata. 

Tapi jangan sampai label lama hilang hanya untuk diganti label baru yang sama dangkalnya, pulau wisata. Sebab kalau Semau hanya dijadikan etalase tanpa memperkuat warga lokal, yang bangun bukan Nusa Ana, melainkan bisnis orang luar di atas tanah orang Semau.

Pembangunan Semau harus dimulai dari pertanyaan yang tidak romantis, siapa yang akan menikmati perubahan? Jika jalan dibuka, siapa yang lahannya naik harga? 

Jika pantai dibangun, siapa yang mengelola parkir, penginapan, perahu, dan cerita budayanya? Jika investor datang, apakah warga menjadi pemilik, mitra, atau hanya penonton yang diminta tersenyum saat peresmian? 

Pembangunan yang buruk sering datang dengan jas rapi, spanduk besar, dan kata “pemberdayaan” yang ditulis tebal, tapi di lapangan rakyat hanya mendapat debu proyek.

Semau butuh pembangunan yang visioner, bukan yang sekadar mengecat gapura menjelang kunjungan pejabat. 

Soal konektivitas, ini bukan permintaan mewah; perahu yang tidak bergantung cuaca, jalan yang tidak berubah jadi kubangan setelah hujan dua jam, listrik yang stabil, internet yang tidak hanya kencang di kantor kecamatan. 

Wisata tidak akan tumbuh kalau tamu pulang membawa cerita soal kapal yang telat dan sinyal yang hilang. Panen tidak akan kemana-mana kalau jalannya sendiri tidak layak dilalui.

Budaya Helong, tenun, pangan lokal, musik, dan cara hidup pesisir bukan dekorasi. Itu modal yang tidak bisa dipabrikkan. 

Pariwisata yang baik bukan soal berapa bintang hotelnya, melainkan apakah pengunjung merasa pernah menyentuh sesuatu yang nyata. Orang bisa melihat laut di banyak tempat, tapi Nusa Ana hanya ada di sini. 

Masalahnya, budaya sering diperlakukan seperti hiasan pembuka acara; ditampilkan saat pejabat datang, lalu disimpan lagi di lemari.

Soal ekonomi, masalahnya bukan warganya malas. Negara sering berhenti di titik produksi. 

Petani disuruh menanam tapi tidak ada yang urus pengolahan; nelayan disuruh melaut tapi ikan dijual murah karena tidak ada cold storage; anak muda disuruh kreatif tapi modal tidak ada, pelatihan tidak ada, sinyal internet pun tidak ada. 

Yang dibutuhkan adalah rantai yang utuh, dari ladang sampai meja makan orang Kupang, dari laut sampai menu restoran, dari tangan penenun sampai pembeli yang paham apa yang dibeli.