Opini: Gempa dan Krisis Komunikasi Kepakaran

Di sinilah letak persoalan utamanya yaitu kesenjangan antara produksi pengetahuan dan distribusi pengetahuan. 

Lembaga seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki kapasitas yang kuat dalam menghasilkan data, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam menerjemahkan data tersebut ke dalam bahasa yang komunikatif. 

Sementara itu, pemerintah daerah yang seharusnya menjadi penghubung antara pusat dan masyarakat juga belum maksimal dalam mengadaptasi informasi ke dalam konteks lokal.

Respons terhadap bencana selama ini masih lebih menitikberatkan pada aspek fisik. 

Pemerintah bergerak cepat dalam penanganan darurat, tetapi belum secepat itu dalam mengelola ruang publik digital. 

Padahal, ruang digital kini menjadi tempat utama terbentuknya persepsi publik. 

Ketika ruang ini tidak diisi oleh informasi yang jelas dan terpercaya, ia akan segera diisi oleh informasi lain yang belum tentu benar.

Dalam perspektif komunikasi bencana, kecepatan, kejelasan, dan empati menjadi kunci. Informasi harus akurat dan hadir tepat waktu dalam bentuk yang dapat dipahami. 

Ini berarti pemerintah tidak cukup hanya merilis data, tetapi juga harus aktif mengemas dan menyebarkan informasi dalam format yang sesuai dengan karakteristik media sosial.

Pendekatan komunikasi juga perlu lebih kontekstual. Penggunaan bahasa daerah, visualisasi sederhana, dan format yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat seperti video singkat atau infografis dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. 

Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun kehadiran, bahwa negara ada bersama masyarakat dalam menghadapi situasi sulit.

Krisis menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu. Informasi yang tidak mampu menjangkau cara berpikir masyarakat akan kehilangan relevansinya. 

Sebaliknya, pesan yang cepat, sederhana, dan terasa dekat lebih mudah memengaruhi persepsi, terlepas dari benar atau tidaknya. Inilah tantangan komunikasi kepakaran di era digital.

Gempa mungkin tidak dapat dihindari. Namun, kepanikan akibat informasi yang keliru seharusnya bisa dicegah. 

Sudah saatnya otoritas kebencanaan tidak hanya menjadi produsen informasi, melainkan juga komunikator publik yang aktif, adaptif, dan responsif. 

Sebab di era ini, kebenaran yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan selalu tertinggal oleh informasi yang lebih cepat dan lebih menarik. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News