Opini: Gempa dan Krisis Komunikasi Kepakaran

Oleh: Giovanni Ximenes Collyn 
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung.

POS-KUPANG.COM - Dalam beberapa waktu terakhir, Flores Timur berulang kali diguncang gempa bumi. 

Namun, yang terasa bukan hanya getaran tanah, melainkan juga derasnya arus informasi di media sosial. 

Di Facebook, misalnya, akun-akun pribadi mengunggah peringatan, bahkan klaim tentang gempa susulan atau potensi tsunami. 

Dalam hitungan menit, linimasa dipenuhi berbagai pesan yang datang dari arah berbeda, dengan tingkat akurasi yang tidak selalu jelas. 

Masyarakat pun dihadapkan pada berbagai versi informasi: ada yang menenangkan, tetapi ada juga yang justru memperbesar ketakutan. 

Baca juga: Gempa Dangkal Guncang Flores Timur, Warga Rasakan Getaran hingga Dalam Rumah

Pada titik ini, masyarakat tidak hanya berada dalam bayang-bayang ancaman bencana alam, tetapi juga dalam ketidakpastian informasi.

Situasi tersebut mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai flood of information, yaitu kondisi ketika masyarakat dibanjiri informasi yang datang secara serentak dan sulit dikendalikan. 

Arus informasi tidak lagi berjalan satu arah seperti pada media konvensional, melainkan menyebar secara simultan melalui berbagai kanal media sosial. 

Informasi tidak lagi melewati proses penyaringan yang ketat, tetapi langsung beredar dari satu individu ke individu lain.

Dalam ruang ini, setiap orang dapat menjadi sumber informasi. Publik kini berperan sebagai prosumer, bukan lagi sekadar konsumen pasif, melainkan juga produsen informasi yang mampu merekam, menafsirkan, dan menyebarkan kembali informasi secara instan. 

Pesan yang diterima di grup keluarga atau percakapan pribadi dapat dengan cepat dipindahkan ke ruang publik digital tanpa proses verifikasi yang memadai. 

Dalam situasi darurat seperti gempa, kecenderungan ini semakin menguat karena dorongan untuk berbagi informasi dianggap sebagai bentuk kewaspadaan.

Banyaknya informasi tidak serta-merta meningkatkan kualitas pengetahuan. Sebaliknya, hal ini justru menciptakan kebisingan (noise), di mana fakta, opini, dan spekulasi bercampur tanpa hierarki yang jelas. Informasi yang bersifat emosional cenderung lebih cepat menyebar. 

Ketakutan, kecemasan, dan rasa ingin tahu menjadi bahan bakar utama dalam distribusi informasi.

Dalam konteks ini, kecepatan sering kali mengalahkan akurasi. Informasi yang datang lebih dulu cenderung dianggap lebih relevan, meskipun belum tentu benar. 

Sementara itu, informasi yang verifikatif justru datang lebih lambat dan kerap kehilangan momentum. 

Akibatnya, ruang publik dipenuhi oleh informasi yang bergerak cepat, tetapi tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Opini: Menempatkan Alam sebagai Subjek dalam Demokrasi

Di sini, logika post-truth bekerja. Fakta objektif tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kepercayaan publik. 

Informasi yang terasa dekat karena datang dari orang yang dikenal atau berasal lingkungan sosial yang sama, lebih mudah dipercaya. Implikasinya sangat nyata. 

Dalam situasi krisis, keputusan masyarakat sering kali diambil berdasarkan informasi yang belum teruji. Kepanikan dapat menyebar lebih cepat dari pada getaran gempa itu sendiri. 

Orang dapat mengambil tindakan yang tidak perlu atau mengabaikan informasi penting karena terseret dalam arus informasi yang begitu deras. 

Di titik ini, bencana tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga informasional.

Dalam kondisi seperti ini, tantangan utamanya bukan hanya menemukan kebenaran, melainkan juga memastikan bahwa kebenaran tersebut tidak tenggelam dalam gelombang informasi. 

Bencana tidak hanya membutuhkan mitigasi fisik, tetapi juga mitigasi informasi, yaitu upaya untuk memastikan bahwa informasi yang beredar tidak memperparah situasi, tetapi membantu masyarakat merespons secara rasional.

Krisis Komunikasi Kepakaran

Ketika masyarakat lebih mengandalkan informasi yang tidak teruji dalam situasi krisis seperti gempa, persoalannya tidak sesederhana sikap anti-intelektual atau menurunnya kepercayaan terhadap otoritas, sebagaimana disorot oleh Tom Nichols dalam The Death of Expertise. 

Yang terjadi justru kegagalan ilmu pengetahuan untuk hadir dalam bentuk yang komunikatif.

Informasi tentang gempa sebenarnya tersedia dan diproduksi secara akurat oleh lembaga resmi. Namun, cara penyampaiannya sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan publik. 

Bahasa yang terlalu teknis, format yang kaku, dan minimnya empati membuat informasi ilmiah terasa jauh dari pengalaman sehari-hari masyarakat. 

Dalam situasi krisis, publik tidak hanya membutuhkan data, tetapi juga penjelasan yang dapat dipahami dan menenangkan.

Di sinilah letak persoalan utamanya yaitu kesenjangan antara produksi pengetahuan dan distribusi pengetahuan. 

Lembaga seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki kapasitas yang kuat dalam menghasilkan data, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam menerjemahkan data tersebut ke dalam bahasa yang komunikatif. 

Sementara itu, pemerintah daerah yang seharusnya menjadi penghubung antara pusat dan masyarakat juga belum maksimal dalam mengadaptasi informasi ke dalam konteks lokal.

Respons terhadap bencana selama ini masih lebih menitikberatkan pada aspek fisik. 

Pemerintah bergerak cepat dalam penanganan darurat, tetapi belum secepat itu dalam mengelola ruang publik digital. 

Padahal, ruang digital kini menjadi tempat utama terbentuknya persepsi publik. 

Ketika ruang ini tidak diisi oleh informasi yang jelas dan terpercaya, ia akan segera diisi oleh informasi lain yang belum tentu benar.

Dalam perspektif komunikasi bencana, kecepatan, kejelasan, dan empati menjadi kunci. Informasi harus akurat dan hadir tepat waktu dalam bentuk yang dapat dipahami. 

Ini berarti pemerintah tidak cukup hanya merilis data, tetapi juga harus aktif mengemas dan menyebarkan informasi dalam format yang sesuai dengan karakteristik media sosial.

Pendekatan komunikasi juga perlu lebih kontekstual. Penggunaan bahasa daerah, visualisasi sederhana, dan format yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat seperti video singkat atau infografis dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. 

Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun kehadiran, bahwa negara ada bersama masyarakat dalam menghadapi situasi sulit.

Krisis menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu. Informasi yang tidak mampu menjangkau cara berpikir masyarakat akan kehilangan relevansinya. 

Sebaliknya, pesan yang cepat, sederhana, dan terasa dekat lebih mudah memengaruhi persepsi, terlepas dari benar atau tidaknya. Inilah tantangan komunikasi kepakaran di era digital.

Gempa mungkin tidak dapat dihindari. Namun, kepanikan akibat informasi yang keliru seharusnya bisa dicegah. 

Sudah saatnya otoritas kebencanaan tidak hanya menjadi produsen informasi, melainkan juga komunikator publik yang aktif, adaptif, dan responsif. 

Sebab di era ini, kebenaran yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan selalu tertinggal oleh informasi yang lebih cepat dan lebih menarik. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News