Opini: Efisiensi yang Berpindah Tempat

Oleh: Eduardus Johanes Sahagun, M.A
ASN Kemendukbangga/BKKBN Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Coba kita bayangkan sebuah kondisi di mana jalanan seharusnya lengang, kosong, tidak bising dengan lalulintas, karena kebijakan kerja dari rumah atau biasa disebut work from home (WFH), tetapi kenyataannya justru kafe-kafe penuh, pusat belanja dan gerbang sekolah tetap ramai? 

Hemat saya, inilah potret menarik sekaligus membingungkan dari apa yang dapat disebut sebagai paradoks efisiensi di era modern.

Kita tahu bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat (mulai 1 April 2026) yang telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan aturan teknisnya diterbitkan melalui surat edaran Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri (untuk Pemda), sejatinya dirancang dengan tujuan yang sangat rasional: mengurangi mobilitas, menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), serta menurunkan emisi karbon. 

Baca juga: WFH di Ende, Bupati Yosef Badeoda Sebut ASN Gotong Royong Bersihkan Lingkungan dan Jalan 

Dalam banyak skenario kebijakan, bahkan ditargetkan penghematan konsumsi energi hingga puluhan persen. 

Di atas kertas, hasilnya terlihat sangat menjanjikan, lebih sedikit kendaraan di jalan, lebih sedikit kemacetan, dan tentu saja, lebih hemat energi. 

Namun demikian, realitas sosial seringkali tidak sesederhana perhitungan di atas kertas.

Alih-alih bekerja sepenuhnya dari rumah, sebagian pekerja justru memindahkan aktivitasnya ke ruang-ruang alternatif seperti kafe atau co-working space. 

Alasannya cukup beragam, suasana yang lebih kondusif, akses internet yang lebih stabil, hingga kebutuhan akan interaksi sosial. 

Di sisi lain, para siswa tetap harus datang ke sekolah, bukan untuk mengikuti proses belajar penuh, tetapi untuk mengambil jatah program makan bergizi gratis.

Jika ditilik dari kajian tata kota dan kebijakan publik, fenomena ini dikenal sebagai displacement effect atau efek perpindahan. 

Artinya, aktivitas tidak benar-benar berkurang, melainkan hanya bergeser atau berpindah lokasi. 

Di situlah, mobilitas tetap terjadi, energi tetap digunakan, hanya saja dalam bentuk dan tempat yang berbeda. Inilah letak persoalannya. 

Ketika pemerintah berupaya menekan konsumsi BBM melalui kebijakan WFH, yang terjadi justru peningkatan konsumsi energi di sektor lain. 

Kafe yang sebelumnya tidak terlalu ramai kini harus menyalakan pendingin ruangan lebih lama, menggunakan lebih banyak listrik, dan meningkatkan operasional. 

Belum lagi mobilitas tambahan dari distribusi bahan makanan dan logistik untuk memenuhi permintaan yang meningkat.

Di sisi pendidikan, distribusi makan bergizi gratis juga memerlukan rantai logistik yang tidak sederhana. Dari produksi, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah, semua membutuhkan energi dan transportasi. 

Artinya, meskipun ada penghematan di satu sisi, biaya energi tetap muncul di sisi lain dalam bentuk yang berbeda. 

Dengan kata lain, efisiensi yang diharapkan tidak sepenuhnya hilang, tetapi juga tidak sepenuhnya tercapai. Ia hanya berpindah dan berubah bentuk.

Kondisi ini bukanlah kesalahan satu pihak semata. Pembuat kebijakan telah merancang program dengan tujuan yang baik dan berbasis data. 

Masyarakat pun bertindak berdasarkan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Namun, yang terlihat jelas adalah adanya ketidaksinkronan dalam sistem. 
Ibarat sebuah kendaraan, satu kaki menekan rem untuk mengurangi laju, sementara kaki lainnya tetap menginjak gas. 

Hasilnya bukan berhenti, melainkan gerakan yang tidak stabil, boros energi, dan bahkan bisa hilang kendali.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak bisa dilihat secara parsial. Setiap kebijakan memiliki efek turunan yang kompleks dan saling terkait. 

Mengurangi mobilitas pekerja tanpa mempertimbangkan perilaku adaptif mereka dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diharapkan. 

Begitu pula dengan program sosial yang baik, seperti makan bergizi gratis, jika tidak diselaraskan dengan sistem mobilitas dan energi, dapat menimbulkan beban tambahan. 

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Saya menawarkan beberapa hal yang perlu mendapat atensi serius, yaitu, 

Pertama, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih holistik. WFH tidak cukup hanya diatur sebagai kewajiban administratif, tetapi perlu didukung dengan ekosistem yang memadai di rumah, seperti akses internet yang stabil dan lingkungan kerja yang layak. 

Jika tidak, maka perpindahan ke kafe atau ke tempat lain (bukan rumah sendiri) akan terus terjadi, mobilitas tetap akan ada.

Kedua, integrasi program lintas sektor menjadi kunci. Program pendidikan, kesehatan, dan energi harus dirancang dalam satu kerangka besar. 

Misalnya, distribusi makan bergizi dapat dikombinasikan dengan sistem pengantaran yang lebih efisien atau berbasis komunitas, sehingga tidak selalu memerlukan mobilitas tambahan dari siswa.

Ketiga, penting untuk memahami perilaku masyarakat sebagai faktor utama dalam keberhasilan kebijakan. Kebijakan yang baik bukan hanya yang ideal di atas kertas, tetapi yang realistis dalam implementasi. 

Artinya, perlu ada ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menemukan solusi yang lebih adaptif.

Keempat, pengukuran efisiensi harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya menghitung penghematan BBM, tetapi juga perlu memperhitungkan peningkatan konsumsi listrik, jejak karbon dari distribusi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. 

Dengan demikian, kita dapat mengetahui apakah sebuah kebijakan benar-benar efisien atau hanya terlihat efisien.

Fenomena paradoks efisiensi ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang semakin kompleks, solusi sederhana seringkali tidak cukup. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih sistemik, yang mampu melihat keterkaitan antar sektor dan memahami dinamika perilaku manusia. 

Pada akhirnya, pertanyaan penting yang perlu kita renungkan adalah: ketika efisiensi hanya terjadi di atas kertas, siapa yang sebenarnya sedang berhemat? Apakah Negara benar-benar menghemat anggaran energi? 

Apakah masyarakat benar-benar mengurangi konsumsi? Ataukah kita hanya memindahkan beban dari satu titik ke titik lainnya tanpa benar-benar menyelesaikan masalah?

Jawaban atas pertanyaan ini tidaklah sederhana. Namun yang jelas, tanpa sinkronisasi dan pendekatan yang menyeluruh, efisiensi akan selalu menjadi ilusi, terlihat nyata, tetapi sulit dirasakan dampaknya secara utuh. 

Maka, tantangan ke depan bukan hanya bagaimana membuat kebijakan yang efisien, tetapi bagaimana memastikan bahwa efisiensi tersebut benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata, bukan sekadar dalam angka dan laporan. 
Karena efisiensi yang sesungguhnya bukanlah tentang mengurangi di satu sisi dan menambah di sisi lain, melainkan tentang menciptakan keseimbangan yang nyata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari niat dan perencanaan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. 

Sudah saatnya kita memastikan setiap langkah efisiensi benar-benar selaras, agar tidak sekadar berpindah, tetapi benar-benar memberi hasil. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News