Rabu, 13 Mei 2026

Opini

Opini: Doa Syafaat untuk Status PPPK

Di NTT hari ini, sebagian rakyat kecil hidup bukan dari kepastian regulasi, tetapi dari kemampuan menafsir pidato pejabat.

Tayang:
Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI JOHN MOZES HENDRIK WADU NERU
Pdt. John Mozes Hendrik Wadu Neru 

Ketika Rakyat Dipaksa Beriman pada Janji yang Belum Menjadi Regulasi

Oleh: John Mozes Hendrik Wadu Neru
Pendeta GMIT yang berkarya di Sabu Raijua.
johnmhwaduneru@gmail.com

“Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?” (Kisah Para Rasul 1:6)

POS-KUPANG.COM- “Beta su dengar pejabat bicara berkali kali di video itu. Tapi sampai hari ini beta masih takut kalau satu hari nama beta hilang dari daftar.”

Kalimat itu disampaikan seorang guru PPPK dari sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Timur kepada temannya beberapa waktu lalu. 

Ia tidak berbicara dengan marah. Tidak ada nada memberontak. Hanya ada suara yang terdengar lelah. Lelah karena terlalu lama hidup di antara janji dan ketidakpastian. 

Lelah karena setiap kali televisi menyala atau video konferensi pers muncul di telepon genggam, harapan tumbuh sebentar lalu kembali jatuh ketika tidak ada surat resmi yang benar benar memberi kepastian.

Baca juga: Opini: Tambang Emas dan Retaknya Kesadaran Ekologis Masyarakat Sumba

Di NTT hari ini, sebagian rakyat kecil hidup bukan dari kepastian regulasi, tetapi dari kemampuan menafsir pidato pejabat.

Kalimat itu terdengar seperti satire. Tetapi justru karena terlalu dekat dengan kenyataan, ia terasa menyakitkan.

Di banyak rumah sederhana, orang mulai menjalani hidup seperti sedang membaca pertanda. 

Mereka membuka grup WhatsApp ASN sejak pagi. Mereka memeriksa Facebook pemerintah daerah lebih sering daripada membaca koran. 

Mereka belajar membaca nada bicara pejabat untuk menebak apakah hidup mereka masih aman bulan depan. 

Sebab nasib mereka sedang digantung di antara kalimat “sementara diproses”, “masih menunggu pusat”, “sedang dibahas” dan “regulasi teknis segera keluar”. Padahal dapur tidak pernah bisa ditunda oleh kata “segera”.

Keresahan PPPK di NTT beberapa waktu terakhir bukan lagi sekadar isu birokrasi biasa. Ia sudah berubah menjadi kecemasan sosial yang masuk sampai ke meja makan keluarga kecil. 

Ada orang tua yang mulai menghitung ulang biaya sekolah anaknya. Ada tenaga kesehatan yang menunda memperbaiki motor karena takut penghasilannya sewaktu waktu hilang. 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 1/4
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved