Opini: Imam Cendekiawan Organik

Oleh: Ferdinandus Jehalut
Dosen Komunikasi Politik, FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang- Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM -  Hari Sabtu 18 April 2026, sebuah peristiwa bersejarah terjadi di Ledalero. 

Tempat yang biasa disebut “ Bukit Sandar Matahari” itu menggelar pengukuhan Guru Besar dalam bidang Filsafat Politik, Otto Gusti Ndegong Madung. 

Profesor Otto berhasil memecahkan rekor sebagai Guru Besar ketiga di lembaga itu setelah Prof. Konrad Kebung, Ph.D (Guru Besar Filsafat) dan (Almarhum) Prof. Guido Tisera (Guru Besar Kitab Suci Perjanjian Baru).

Bagi alumni STFK/IFTK Ledalero, pengukuhan Prof. Otto tentu lebih dari sekadar sebuah selebrasi simbolik. 

Ini adalah momentum yang membangkitkan kembali ingatan selama masa-masa kuliah, ketika lorong-lorong kampus, ruang-ruang kelas, dan ruang seminar menjadi tempat berdiskusi dan berdebat dengan dosen. 

Baca juga: Tiga Guru Besar Undana Jadi Fondasi Ilmiah Pembangunan Daerah

Sebagai lembaga yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi Eropa yang dibawa oleh para dosen misionaris Serikat Sabda Allah (SVD), di lembaga itu kritik dan debat dengan dosen bukanlah hal tabuh. 

Dengan motto Diligite Lumen Sapientiae (Cintailah Terang Kebijaksanaan), civitas akademika di kampus itu percaya bahwa pikiran hanya disebut pikiran apabila terbuka untuk diperdebatkan. Budaya diskursif itu diyakini dapat mengantar manusia pada terang kebijaksanaan.

Pengukuhan Prof. Otto diharapkan dapat memperkuat budaya diskursif di Ledalero. Namun, itu saja tidak cukup. 

Prof. Otto dikukuhkan bukan hanya untuk Ledalero, melainkan juga untuk dunia. Di Indonesia, gelar profesor memang sering dipuja sebagai puncak karier akademis sekaligus simbol prestise. 

Setelah meraih gelar itu, kampus berbangga. Yang meraihnya pun merasa nyaman di menara gading ilmu pengetahuan. 

Tak sedikit professor justru semakin menjauh dari persoalan sosial. Mereka hadir di ruang seminar, tetapi absen di ruang penderitaan rakyat. 

Mereka fasih berbicara teori, tetapi gagap berhadapan dengan ketidakadilan di masyarakat. Ilmu pun menjadi alat administrasi karier, bukan sarana pembebasan.

Setiap kali seorang profesor dikukuhkan, pertanyaan yang seharusnya diajukan ialah untuk siapa ilmunya bekerja, bukan berapa jumlah publikasi jurnalnya?

Pertanyaan itu relevan ketika Dr. Otto Gusti Ndegong Madung diangkat sebagai profesor filsafat politik. Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero ini bukan akademisi yang tumbuh dalam ruang hampa. 

Ia ditempa oleh tradisi intelektual yang kuat, tetapi tidak pernah menjauh dari pergulatan masyarakat pinggiran.

Setelah menempuh studi filsafat di Ledalero, ia melanjutkan pendidikan teologi di Austria, lalu meraih gelar magister dan doktor filsafat di München, Jerman. 

Disertasinya membandingkan pemikiran politik Giorgio Agamben dan Jürgen Habermas. Jejak intelektual itu membuatnya dikenal sebagai salah satu pakar Habermas di Indonesia.

Namun reputasi akademik bukan hal paling penting dalam sosok Otto Gusti. Yang lebih menonjol adalah konsistensinya sebagai imam dan intelektual yang terlibat dalam persoalan sosial. Ia tidak hanya menulis di ruang akademik, tetapi juga hadir dalam kerja-kerja kemanusiaan.

Dalam bahasa Antonio Gramsci, sosok seperti ini disebut cendekiawan organik. Gramsci membedakan cendekiawan tradisional dan cendekiawan organik. 

Cendekiawan tradisional merasa netral dan otonom dari konflik sosial. Ia bekerja dalam dunia gagasan, menjaga jarak dari masyarakat, dan merasa dirinya berada di atas pertarungan kepentingan. 

Sebaliknya, cendekiawan organik lahir dari pergulatan sosial tertentu. Ia tidak netral. Ia memilih berpihak. Ia tidak betah di menara gading, tetapi turun ke dalam denyut kehidupan masyarakat.

Dalam pengertian ini, Otto Gusti Madung adalah contoh nyata cendekiawan organik. Ia bukan hanya filsuf yang menulis buku dan artikel jurnal, melainkan juga imam yang terlibat langsung dalam kerja-kerja kemanusiaan. 

Keterlibatannya dalam Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores dan Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) SVD Ende menunjukkan bahwa filsafat yang ia hidupi tidak steril dari realitas sosial.

Ia hadir dalam medan konflik, penderitaan, dan ketidakadilan, bukan sekadar sebagai pengamat, melainkan sebagai pelaku solidaritas. 

Ia tidak menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian, tetapi sebagai subjek perjuangan.

Keberpihakannya pada kelompok miskin dan terpinggirkan tampak dalam tulisan-tulisannya di media massa. 

Lebih dari sekadar untuk mengisi halaman opini, Otto menulis untuk membangun kesadaran publik tentang hak-hak sipil, politik, dan sosial masyarakat kecil.

Sikap seperti ini sejalan dengan semangat Teori Kritis, terutama dalam pemikiran Jürgen Habermas. 

Dalam tradisi ini, ilmu pengetahuan tidak pernah netral. Ia selalu terkait dengan kepentingan tertentu. 

Oleh karena itu, tugas intelektual bukan sekadar menghasilkan pengetahuan teknis, melainkan mendorong pembebasan manusia dari penindasan.

Ilmu yang hanya berhenti pada kepentingan teknis akan melahirkan ilmuwan yang cerdas, tetapi dingin secara moral. 

Mereka mampu meneliti, tetapi tidak mampu merasakan ketidakadilan. Ilmu kehilangan daya kritisnya dan justru menjadi alat reproduksi dominasi.

Di sinilah letak tanggung jawab moral seorang profesor. Gelar akademik seharusnya tidak menjadi simbol kenyamanan, tetapi beban etis. Ia menuntut keberanian untuk bersuara, berpihak, dan terlibat.

Otto Gusti Madung tampak menghidupi tanggung jawab itu. Ia tidak memandang filsafat sebagai alat dominasi, tetapi sebagai ruang dialog untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih adil. 

Pergulatan intelektualnya selalu mengarah pada keberpihakan terhadap mereka yang kecil, miskin, dan terpinggirkan.

Banyak mahasiswa mengenalnya sebagai dosen yang terbuka, mudah dihubungi, dan tidak menyulitkan proses akademik. 

Relasi yang dibangunnya tidak bercorak feodal, tetapi dialogis. Ia menepis jarak kekuasaan dengan mahasiswa dan menciptakan ruang komunikasi yang setara.

Peran intelektualnya juga tidak berhenti di ruang kelas. Ia mendorong perjalanan akademik banyak orang, membuka ruang kolaborasi, dan membangun jejaring solidaritas. Relasi intelektual yang ia bangun bersifat produktif, bukan eksklusif.

Melampaui Status Administratif

Bagi saya, gelar profesor bagi Otto Gusti Madung bukan sekadar status administratif. 

Di Indonesia, tidak sedikit profesor yang lebih cocok disebut sebagai profesor administratif daripada gelar untuk sebuah posisi intelektual. 

Profesor menjadi simbol birokrasi akademik, bukan suara moral di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, pengangkatan seorang profesor seharusnya tidak hanya dirayakan, tetapi juga diuji. 

Apakah ia akan tetap berdiri di sisi orang-orang pinggiran, atau perlahan masuk ke dalam kenyamanan struktur akademik?

Pertanyaan itu penting, bukan hanya bagi dirinya, melailnkan juga bagi dunia akademik Indonesia. Gelar profesor seharusnya bukan akhir perjalanan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar.

Dalam perspektif Gramsci, cendekiawan tidak boleh netral. Netralitas sering kali hanya menyamarkan keberpihakan pada status quo. 

Cendekiawan harus memilih posisi, dan pilihan paling etis adalah berdiri di sisi mereka yang tertindas.

Sosok Otto Gusti Madung, sejauh yang dikenal banyak orang, menunjukkan pilihan itu. 

Ia bukan imam yang bersembunyi di balik altar intelektual, melainkan imam yang hadir dalam pergumulan sosial. 

Ia bukan filsuf yang nyaman di menara gading, melainkan filsuf yang turun ke medan konflik.

Di tengah dunia akademik yang kian birokratis dan berjarak dari masyarakat, sosok seperti ini menjadi pengingat: ilmu tidak pernah netral. Ia selalu berpihak. Pertanyaannya hanya satu: berpihak pada siapa? (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News