Opini: Menteri HAM dan Menjaga Kemapanan Kekuasaan

Apalagi jika kebijakan politis itu tidak sesuai dengan kebutuhan warga negara, seperti Makan Bergizi Gratis, mesti ditolak. 

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh John Locke, filsuf Inggris dalam Kontrak Sosial, bahwa warga mesti memberontak ketika negara tidak menjamin kebutuhan warga negaranya. 

Menjaga Kemapanan Kekuasaan

Komentar menteri HAM merupakan sebuah strategi politik  untuk mempertahankan kemapanan kekuasaan sebagai menteri. 

Ia tidak segan segan membela program MBG dengan dengan menjual hak asasi manusia. Ia mendistorasi makna dan tujuan HAM berdasarkan kepentingan kekuasaan. 

Dalam posisi ini Natalius Pigai kehilangan orientasi sebagai penuntun untuk menjamin hak dasar, sosial dan poltik warga terpenuhi. Karena ia sibuk menjaga kemapanan kekuasaan selama lima tahun .

Menteri HAM dalam hal ini memiliki paradigma apa yang dinamakan dalam Mazhab Frankfurt School Jerman (Adorno dan Max Horkheimer)  ialah rasioalitas instrumental (instrumental rationality) untuk membela program MBG atas nama hak asasi manusia. 

Rasioalitas instrumental ialah bentuk penalaran yang menekankan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mempertimbangkan etika dan moral. 

Inilah yang dipraktikkan oleh menteri HAM untuk menjaga agar tetap nyaman dalam kursi jabatan menteri, ia membungkam para pengkritik kebijakan politik MBG. 

Ia tidak peduli persoalaan HAM  Papua, hak tanah ulayat yang diekspolitasi oleh negara, karena itu dapat menganggu kemapanan kekuasaannya.  

Komentar yang diucapkan dengan bahasa yang terlihat menarik dan berjiwa nasionalis, tetapi terselubung hegemoni kekuasaan. Sebab bahasa merupakan alat paling efektif untuk melakukan dominasi dan kekuasaan. 

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Jean Baudrilard (1981), monopoli atau hegemoni kekuasaan tidak pernah secara teknis, tetapi setiap bahasa yang diucapkan. (*)

Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News