Opini: Sapere Aude di Tapal Batas

Menggugat Hegemonisme Geopolitik Melalui Etika Perjumpaan 

Oleh: Didimus Wungo 
Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Garis batas negara acapkali lahir dari tarikan pena para elit negara di atas meja perundingan Geopolitik yang dingin. 

Ia bekerja secara biner, memisahkan yang “di sini” dan yang “di barat atau timur sana”. 

Namun ketika Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang mengusung tema: “Membangun Jembatan Dialog di Perbatasan Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste” dalam Festival Philosophia Sapere Aude (PSA V), sebuah gugatan epistemologis yang tajam sedang dilayangkan kepada cara kita memandang kedaulatan. 

Sapere Aude dalam konteks festival ini tidak sekadar hadir sebagai slogan yang indah. 

Baca juga: Opini: Perang Melawan Sampah Plastik di NTT 

Semboyan ini bekerja sebagai sebuah keharusan etis untuk membebaskan cara pandang kita dari belenggu subjektivitas hegemonik atau sebuah mentalitas yang melihat wilayah perbatasan murni sebagai garis pertahanan, batas hukum yang kaku, atau pos-pos birokrasi yang memisahkan “kita” dengan “mereka”. 

Secara historis maupun antropologis, Pulau Timor adalah satu tubuh kultural yang dipotong secara paksa oleh ambisi kolonial masa lalu, meninggalkan luka administratif yang memisahkan komunitas adat yang sama. 

Di sinilah Sapere Aude menemukan urgensinya, ia menantang generasi muda, akademisi, dan pengambil kebijakan untuk berani melampaui doktrinasi chauvinisme legalistik yang seringkali mengabaikan realitas sosial masyarakat perbatasan, serta mulai memahami perbatasan sebagai ruang perjumpaan, negosiasi, dan pembentukan identitas yang terus bergerak dalam dinamika hibriditas budaya. 

Membaca perbatasan sebagai arena Perjumpaan, sebagaimana ditekankan oleh Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Romo Theodorus Aloysius Silab, Pr dalam acara pembukaan festival ini, berarti menggeser paradigma dari pembatas yang pasif menuju keterlibatan yang aktif. 

Wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste adalah sebuah ruang ketiga (Third Space), meminjam istilah pemikir poskolonial  Homi Bhabha. 

Di ruang hibrida ini, identitas nasional yang kaku mencair dalam negosiasi sehari-hari: bahasa bertukar, tradisi adat seperti ikatan tetun atau dawan menjembatani sekat formal, dan transaksi ekonomi mikro antar warga menghidupkan kemanusiaan yang konkret. 

Oleh sebab itu, gagasan pemerintah mengenai pengembangan kawasan Free Trade Zone tidak boleh direduksi sekadar sebagai proyek akumulasi kapital atau kalkulasi ekspor-impor yang mekanis. 

Jika didekati dengan prinsip Sapere Aude, kawasan perdagangan tersebut harus dikritisi dan diarahkan menjadi ruang keadilan epistemik. 

Ia harus menjadi jembatan yang memprioritaskan kedaulatan ekonomi para aktor lokal seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang hadir dalam festival tersebut, bukan malah menjadi karpet merah bagi eksploitasi korporasi besar yang mencabut masyarakat dari tanahnya sendiri. 

Ketajaman kritik filosofis festival ini mencapai puncaknya ketika etika Emmanuel Levinas dihadirkan untuk membedah realitas sosial di perbatasan.