Opini: Politik Koneksi Presiden Prabowo

Oleh: Dony Kleden
Rohaniwan dan Antropolog dari Universitas Katolik Weetebula, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Kritik Anies Baswedan terhadap pemerintahan, terutama soal pembagian kekuasaan atau jabatan yang lebih didasarkan pada koneksi daripada kompetensi, adalah sebuah kontrol politik yang sangat sehat. 

Kritik ini menggambarkan betapa lemahnya integritas presiden dalam mengelola pemerintahan karena adanya  krisis meritokrasi dan lemahnya tata kelola pemerintahan berbasis kemampuan di Indonesia. 

Kritik  yang disampaikan pada saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8 Oktober 2025),  hendaknya menjadi peringatan dan refleksi Presiden Prabowo kalau mau pemerintahannya berjalan dengan baik dan program kerjanya sukses.

Baca juga: Faktor Anies Baswedan, Penentu Kemenangan Pramono Anung – Rano Karno di Jakarta 

Secara garis besar, Anies menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penentuan jabatan publik, baik di birokrasi maupun lembaga strategis negara, sering kali tidak lagi mengutamakan kemampuan, integritas, dan rekam jejak profesional seseorang, melainkan kedekatan politik, loyalitas pribadi, atau hubungan relasional dengan penguasa. 

Menurutnya, praktik seperti ini menciptakan “politik balas budi” dan memperlemah sistem yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip meritokrasi, yakni sistem di mana seseorang dipilih karena kompetensinya, bukan koneksinya.

Kritikan ini muncul dalam beberapa kesempatan publik, baik dalam dialog kebangsaan, kampanye politik, maupun pidato-keagamaan. 

Tujuannya tampaknya untuk mengingatkan dan menekan agar prinsip meritokrasi, transparansi, dan integritas dijalankan dalam penentuan jabatan publik. 

Kritik ini dalam hemat saya mempunyai dua wajah. Pertama adalah, Anies sedang menegaskan dirinya, bahwa dia adalah pihak outsider yang  oposan. 

Dia tidak sedang dalam sandra politik, sekaligus menegaskan kebersihan politiknya. 

Hal kedua adalah, Anies sedang menegaskan dirinya di ruang publik, bahwa dia masih ada, belum hilang dari panggung politik. 

Dan ini menjadi investasi besar untuk panggung politik di masa yang akan datang. 

Tetapi apapun motivasinya, kritik Anies ini adalah pil sehat untuk menyehatkan pemerintahan dan demokrasi kita. Hanya pemerintahan yang sehat yang bisa bekerja maksimal dan profesional.

Lorong Gelap Politik

Politik koneksi yang menyingkirkan meritokrasi pada dasarnya adalah upaya menghela negara masuk ke dalam lorong gelap ketidakmampuan dan ketidakadilan. 

Lorong gelap itu bukan sekadar metafora kosong, ia adalah ruang di mana cahaya akal, kompetensi, dan integritas padam perlahan.