Opini: Menjaga Arah Pembangunan NTT melalui Jurnalisme Kemanusiaan

Oleh: Leonardus K.H. Manggol
Caretaker Ketua IAP Nusa Tenggara Timur.

"Hari Pers Nasional 2026 menjadi momentum refleksi penting bagi peran pers daerah dalam mengawal pembangunan yang berpihak pada kemanusiaan dan ruang hidup warga di Nusa Tenggara Timur.”

POS-KUPANG.COM - Di Amerika Latin — wilayah yang memiliki sejarah panjang pengorbanan insan pers — beredar ungkapan populer: “Matar al periodista no mata al periodismo.” Membungkam jurnalis tidak pernah membungkam jurnalisme. 

Ungkapan ini lahir dari pengalaman panjang tentang keberanian pers dalam menjaga martabat manusia di tengah tekanan kekuasaan dan ketidakadilan sosial. 

Baca juga: Opini: Selamat Hari Pers Nasional 2026

Pesan tersebut relevan untuk dibaca ulang dalam konteks Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hari Pers Nasional 2026 menghadirkan momentum refleksi tentang peran strategis tersebut. 

Pers tidak hanya menyampaikan peristiwa, tetapi menafsirkan realitas sosial, menjembatani bahasa kebijakan dengan pengalaman nyata warga, serta menjaga agar tujuan akhir pembangunan tetap berakar pada keadilan dan kemanusiaan.

NTT bukan hanya provinsi kepulauan dengan jarak antarpulau yang berjauhan, tetapi juga ruang hidup yang ditandai oleh keterbatasan akses layanan dasar dan ketimpangan antarwilayah. 

Dalam praktik perencanaan wilayah dan kota, persoalan yang kerap muncul bukan semata ketiadaan program, melainkan keterputusan antarsistem. 

Data kependudukan, layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sering berjalan sendiri-sendiri, sehingga kelompok rentan termasuk anak-anak—hadir dalam administrasi, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam kebijakan yang berpihak.

Di titik inilah pers daerah memegang peran penting. Pers tidak hanya menyampaikan apa yang direncanakan dan dilaporkan negara, tetapi juga menghadirkan makna kebijakan dalam kehidupan sehari-hari warga. 

Laporan administratif menjelaskan capaian, sementara pers membantu publik memahami dampaknya terhadap ruang hidup nyata: apakah anak merasa aman bersekolah, apakah keluarga mudah mengakses layanan dasar, dan apakah ruang sosial memberi rasa bermartabat. 

Tanpa fungsi ini, pembangunan mudah terjebak dalam bahasa prosedural yang rapi, namun miskin makna kemanusiaan.

Berbagai pemberitaan tentang kerentanan sosial anak di NTT—termasuk satu kasus di Kabupaten Ngada yang sempat menyita perhatian publik—perlu ditempatkan sebagai cermin keterbatasan sistem, bukan sebagai sensasi. 

Kasus tersebut menjadi salah satu elaborasi tentang bagaimana ruang hidup warga miskin masih berada di pinggiran layanan negara.