Opini
Opini: Mengakhiri "Makam" di Perairan Labuan Bajo
Kita seolah dipaksa menyaksikan kenyataan pahit: betapa murahnya harga nyawa di tengah megahnya promosi pariwisata eksklusif.
Tragedi di Selat Pulau Padar ini harus menjadi titik balik menuju perubahan yang radikal.
Publik sudah jenuh dengan pernyataan belasungkawa normatif atau janji-janji investigasi yang sering kali berakhir di laci meja tanpa tindak lanjut nyata.
Yang kita butuhkan saat ini adalah pemutusan mata rantai keabaian secara konkret.
Langkah pertama adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap operator dan pemilik kapal.
Jika ditemukan pelanggaran prosedur keselamatan, sekecil apa pun itu, izin operasional harus segera dicabut.
Tidak boleh ada lagi ruang kompromi bagi kapal-kapal yang nekat berlayar tanpa mengantongi izin resmi atau clearance dari pihak berwenang.
Kedua, penguatan peran Syahbandar sebagai garda terdepan otoritas pelabuhan adalah hal yang mutlak.
Mereka memegang kendali penuh atas layak atau tidaknya sebuah kapal untuk meninggalkan dermaga.
Jika terbukti ada oknum yang lalai memeriksa kelaikan atau sengaja "menutup mata" terhadap pelanggaran prosedur, maka tanggung jawab hukum harus disematkan secara tegas kepada mereka.
Selama ini, kita sering berlindung di balik kata "musibah" untuk mencuci tangan dari tanggung jawab.
Secara filosofis, musibah adalah peristiwa yang terjadi di luar kendali manusia setelah semua upaya maksimal dan standar prosedur dilakukan dengan benar.
Namun, jika kapal tenggelam karena alat keselamatan tidak siap, mesin rusak karena kurang perawatan, atau nekat berlayar di tengah cuaca buruk, itu bukanlah musibah. Itu adalah akibat langsung dari perbuatan manusia (man-made disaster).
Kita tidak boleh membiarkan kemegahan alam NTT—yang adalah anugerah Tuhan—justru menjelma menjadi makam bagi para tamu kita.
Sudah saatnya kita menyudahi kebiasaan mempertaruhkan nyawa manusia demi ego pariwisata yang miskin rasa aman.
Pemerintah daerah, otoritas pelabuhan, pelaku industri pariwisata, hingga masyarakat luas harus bergerak serentak.
Tanpa pembenahan yang radikal dan jujur, Indonesia hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali dipermalukan di mata dunia akibat keteledoran yang sama berulang kali.
Jangan tunggu sampai ada "Fernando" berikutnya untuk menyadari bahwa keselamatan adalah nyawa dari pariwisata itu sendiri. (*)
Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Sarlianus-Poma.jpg)