Opini: Menagih Makna Hari Ibu

Anggaran Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) menekankan pentingnya kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. 

Berbagai tantangan dihadapi di Indonesia, seperti kesenjangan antar daerah, norma sosial dan budaya, serta dampak ekonomi terhadap kelompok rentan. 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang memastikan distribusi sumber daya yang adil serta akses terhadap layanan. 

Dalam konteks GEDSI, prinsip ini diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas, kelompok miskin, serta kelompok sosial yang terpinggirkan, sehingga penganggaran publik tidak hanya berfokus pada kesetaraan gender, tetapi juga pada akses, partisipasi, dan manfaat bagi seluruh warga negara. 

Bagaimana agar akses terhadap sektor-sektor yang disebutkan dapat dengan mudah dijangkau oleh perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan? 

Tentu saja, diperlukan komitmen bersama melalui penganggaran daerah. Pembangunan yang responsif gender berarti kebijakan yang menjamin perempuan mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, perlindungan sosial, akses pendidikan yang setara, dan peluang kerja yang layak. 

Pembangunan tidak boleh mengabaikan kelompok marginal dan penyandang disabilitas dalam perencanaan anggaran, layanan publik, maupun mekanisme partisipasi masyarakat.

Kehadiran Pemerintah Dalam Pembangunan

Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan yang sejati adalah perluasan kebebasan (development as freedom). 

Kebebasan ini tidak mungkin terwujud jika kebijakan dan anggaran publik bersifat netral semu, tetapi dalam praktiknya justru memperkuat ketimpangan. 

Para ahli kebijakan publik menegaskan bahwa anggaran bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan instrumen politik dan moral. 

Dalam perspektif GEDSI, Hari Ibu seharusnya menjadi momen refleksi bagi negara: sejauh mana anggaran dan kebijakan publik telah berpihak pada perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek simbolik. 

Investasi pada perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan akses ekonomi adalah bentuk kehadiran negara yang memberikan efek ganda yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan dan investasi jangka panjang untuk kualitas manusia dan ketahanan sosial. 

Kehadiran pemerintah yang bermakna tercermin dari keberanian untuk meninggalkan pendekatan "sama rata" menuju "adil dan setara". 

Anggaran yang responsif GEDSI adalah wujud konkret negara yang tidak absen dari realitas ketimpangan. 

Dengan demikian, momen Hari Ibu menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya dibangun di atas beban sunyi perempuan. 

Negara hadir mendengar, memahami, dan bertindak melalui kebijakan dan anggaran yang inklusif—agar tidak ada seorang pun yang tertinggal (no one left behind). (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News