Opini: Menagih Makna Hari Ibu

Oleh: Emiliana Martuti Lawalu, SE,ME
Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwira Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Bangsa Indonesia merayakan hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. 

Kongres Perempuan Indonesia 1928 menandai perjuangan perempuan untuk hak, martabat, dan keadilan, serta menjadi tonggak sejarah lahirnya hari Ibu. 

Peringatan hari Ibu bukan hanya sekadar mengenang pengorbanan perempuan, tetapi juga menuntut tanggung jawab negara. 

Dalam konteks pembangunan saat ini, tantangan nyata yang dihadapi perempuan adalah  Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang masih berkisar 180 per 100.000 kelahiran hidup (BPS-Kemenkes), yang jelas jauh dari target SDGs sebesar 70. 

Angka ini bukan hanya sekadar statistik kesehatan, pendidikan, perempuan, kemiskinan, hingga akses transportasi. Ini adalah gambaran suram yang mencerminkan ketidakadilan terhadap perempuan. 

Baca juga: 20 Pantun Tema Hari Ibu 22 Desember, Penuh Doa dan Menyentuh Hati

Selanjutnya, dalam konteks di NTT, tingkat kemiskinan perempuan masih tinggi, seiring dengan dominasi perempuan dalam sektor informal dan pekerjaan perawatan yang tidak berbayar. 

Selain perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan menunjukkan bahwa makna hari Ibu harus diperluas menjadi seruan untuk pembangunan yang berspektif GEDSI (Gender, Equality, Disability and Social Inclusion). 

Dalam perspektif GEDSI, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang memastikan setiap individu, tanpa kecuali, memiliki kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang adil dari pembangunan.

Ketimpangan Gender Dalam Angka

Data BPS NTT menunjukkan bahwa 51,13 persen perempuan berperan dalam kegiatan produktif, dengan lebih dari 51 persen di antaranya bekerja sebagai profesional. 

Ini mencerminkan peningkatan partisipasi ekonomi. Namun, jika diteliti lebih lanjut, partisipasi perempuan sering kali terfokus pada sektor informal atau pekerjaan yang tidak dibayar (seperti mengurus rumah tangga) yang tidak tercatat dalam statistik resmi, meskipun memberikan kontribusi sosial dan ekonomi yang signifikan bagi keluarga dan komunitas. 

Selain itu, masalah kesehatan reproduksi dan pendidikan masih menjadi penghalang bagi potensi penuh perempuan. 

NTT termasuk dalam 13 provinsi dengan angka kehamilan remaja yang tinggi, sedikit di atas rata-rata nasional, yang menunjukkan tantangan besar dalam akses informasi, layanan kesehatan, dan dukungan sosial bagi perempuan muda. 

Selain itu, kelompok yang terpinggirkan, yaitu penyandang disabilitas di NTT, berada dalam kondisi kemiskinan, mewakili lebih dari 13 persen dari total populasi penyandang disabilitas di provinsi tersebut. 

Ketidaksetaraan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial.

Anggaran Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) menekankan pentingnya kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. 

Berbagai tantangan dihadapi di Indonesia, seperti kesenjangan antar daerah, norma sosial dan budaya, serta dampak ekonomi terhadap kelompok rentan. 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang memastikan distribusi sumber daya yang adil serta akses terhadap layanan. 

Dalam konteks GEDSI, prinsip ini diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas, kelompok miskin, serta kelompok sosial yang terpinggirkan, sehingga penganggaran publik tidak hanya berfokus pada kesetaraan gender, tetapi juga pada akses, partisipasi, dan manfaat bagi seluruh warga negara. 

Bagaimana agar akses terhadap sektor-sektor yang disebutkan dapat dengan mudah dijangkau oleh perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan? 

Tentu saja, diperlukan komitmen bersama melalui penganggaran daerah. Pembangunan yang responsif gender berarti kebijakan yang menjamin perempuan mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, perlindungan sosial, akses pendidikan yang setara, dan peluang kerja yang layak. 

Pembangunan tidak boleh mengabaikan kelompok marginal dan penyandang disabilitas dalam perencanaan anggaran, layanan publik, maupun mekanisme partisipasi masyarakat.

Kehadiran Pemerintah Dalam Pembangunan

Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan yang sejati adalah perluasan kebebasan (development as freedom). 

Kebebasan ini tidak mungkin terwujud jika kebijakan dan anggaran publik bersifat netral semu, tetapi dalam praktiknya justru memperkuat ketimpangan. 

Para ahli kebijakan publik menegaskan bahwa anggaran bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan instrumen politik dan moral. 

Dalam perspektif GEDSI, Hari Ibu seharusnya menjadi momen refleksi bagi negara: sejauh mana anggaran dan kebijakan publik telah berpihak pada perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek simbolik. 

Investasi pada perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan akses ekonomi adalah bentuk kehadiran negara yang memberikan efek ganda yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan dan investasi jangka panjang untuk kualitas manusia dan ketahanan sosial. 

Kehadiran pemerintah yang bermakna tercermin dari keberanian untuk meninggalkan pendekatan "sama rata" menuju "adil dan setara". 

Anggaran yang responsif GEDSI adalah wujud konkret negara yang tidak absen dari realitas ketimpangan. 

Dengan demikian, momen Hari Ibu menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya dibangun di atas beban sunyi perempuan. 

Negara hadir mendengar, memahami, dan bertindak melalui kebijakan dan anggaran yang inklusif—agar tidak ada seorang pun yang tertinggal (no one left behind). (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News