Opini: Saat Komunikasi Publik Menjadi Kunci Layanan Kesehatan Daerah

Namun, belum semua pengguna paham bahwa ada batas antara kritik yang membangun dan serangan yang merendahkan. 

Menurut dokumen Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) untuk tahun 2024, skor nasional berada di 43,34 dari skala maksimum 100.

Artinya, meskipun ada peningkatan, nilai tersebut masih berada dalam kategori “sedang” dan masih banyak wilayah yang tertinggal dalam literasi digital.

Menurut Undang-Undang ITE (UU No. 1 Tahun 2024) dan peraturan terkait, komentar yang menyerang kehormatan atau menyebarkan fitnah bisa diproses secara hukum. 

Ini bukan bermaksud membungkam kritik, tetapi menjaga agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi pelanggaran moral dan sosial.

Dalam konteks RSUD Hillers, banyak komentar yang secara langsung menuding pihak manajemen, dokter residen, atau institusi tanpa klarifikasi ataupun ruang dialog. 

Akibatnya bukan hanya reputasi yang terganggu, tetapi layanan medis pun bisa terganggu karena semangat tenaga medis menurun atau mereka enggan bertugas.

Agenda Bersama ke Depan

Untuk memperbaiki layanan kesehatan dan komunikasi publik di Kabupaten Sikka, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, rumah sakit, media lokal, dan masyarakat. 

Pemerintah, melalui Dinas Kesehatan, perlu membentuk Tim Komunikasi Kesehatan Publik yang menerapkan standar Risk Communication and Community Engagement (RCCE) WHO. 

Tim ini menjembatani komunikasi antara rumah sakit, tenaga medis, dan warga, sekaligus memastikan transparansi data penting seperti jumlah dokter spesialis, residen, serta kebijakan insentif dan fasilitas yang tersedia. 

Keterlibatan tokoh adat, agama, dan masyarakat juga krusial untuk membangun kepercayaan di tingkat lokal.

Manajemen RSUD dr. T.C. Hillers dapat membentuk Desk Komunikasi Publik aktif di kanal resmi seperti situs web, media sosial, dan sesi tanya jawab langsung. 

Hal ini dilakukan untuk mengedukasi warga secara terbuka tentang peran dokter residen, tantangan tenaga medis, dan langkah perbaikan yang sedang dilakukan. 

Transparansi internal terkait insentif dan fasilitas juga penting untuk menjaga motivasi dan rasa aman dokter. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News