Opini: Membaca Krisis MBG dari Pinggir 

Setelah berbulan-bulan MBG dijalankan langkah evaluasi konkret tidak mampu dilakukan. Malah terkesan tidak ada pikiran. 

Misalnya, keputusan TNI AD yang perlu studi banding soal MBG ke Singapura. 

Jika MBG dikaitkan dengan mekanisme pertahanan (defense mechanism), seharusnya strategi pertahanan menjadi urusan negara sendiri. 

Sistem makro boleh saja belajar ke negeri orang, tetapi evaluasi atas implementasi program seharusnya menjadi urusan internal. 

Program sudah dijalankan, data empiris ada di tangan, mengapa perlu bertanya pada negara lain? 

Kritik yang sama juga ditujukan pada Kementerian Keuangan, yang menyatakan evaluasi atas pemotongan anggaran baru dilakukan setelah ‘exercise’. 

Dalam hal ini baik MBG maupun keputusan Menkeu terkait pemotongan dana TKD keduanya sama-sama impulsif, dan tidak berbasis riset. 

Negara tidak mungkin dikelola dengan model pengambilan keputusan impulsif. 

Dengan model komando impulsif, dan jauh dari nalar bening pengetahuan, musuh Indonesia bukan ‘orang asing’, tapi diri sendiri. 

Penambahan belanja alat perang dan penambahan personel militer sekian kali lipat tidak berarti jika musuh terbesar adalah diri sendiri. Evaluasi di level komandan harus dijalankan.

Belajar dari Paradoks MBG maupun TKD, memperlihatkan bahwa kecakapan penentuan kebijakan publik dari era Orde Baru hingga ke era terkini terlihat sangat mundur. 

Ini bukan terjadi para era Prabowo saja, tetapi di era Jokowi pun juga terbaca. Krisis ini perlu dibaca dalam analogi gunung es. 

Jika program unggulan pemerintah pusat saja bermasalah, entah bagaimana kontrol kualitas kebijakan publik di sekian kementerian dan 514 pemerintah kabupaten/kota. 

Kita tidak kekurangan uang, kita kekurangan pejabat yang berpikir. Kekeliruan mendasar yang tampak lewat eksekusi MBG adalah elit pejabat terlihat tidak mampu menentukan program unggulan yang menjadi titik ungkit (leverage point) bagi warga republik. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News