Opini: Membaca Krisis MBG dari Pinggir 

Oleh: Dominggus Elcid Li
Sosiolog lulusan University of Birmingham (UK), Peneliti IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change), tinggal di Kupang, NTT. 

POS-KUPANG.COM - MBG ( Makanan Bergizi Gratis) adalah program unggulan Presiden Prabowo yang terlalu rapuh. 

Dengan dana begitu besar, desain program MBG bermasalah dan terkesan asal jadi. 

Pengembalian dana Rp 71 T dari BGN sebagai pelaksana MBG ke kas Kementerian Keuangan, merupakan langkah darurat. 

Kondisinya kontras karena dana TKD ke pemerintah daerah dipotong pemerintah pusat, dan sebaliknya dana MBG seperti banjir bandang yang tak bisa dikontrol. 

Baca juga: Dukung MBG, Bupati Ratu Wulla: Pemerintah Siap Dampingi Kelompok Tani Kembangkan Hortikultura

Bagi orang daerah, yang ruang fiskalnya amat terbatas, langkah pemotongan TKD dan penggunaan anggaran MBG yang serampangan dari pemerintah pusat dibaca sebagai keangkuhan, sekaligus impulsive. 

Krisis perencanaan

Entah imajinasi apa yang ada di benak pemerintah pusat dengan target penggunaan anggaran MBG Rp 1,2 Triliun per hari. Entah Indonesia macam apa yang sedang dibayangkan. 

Desain MBG maupun desain proyek pembangunan nasional pada umumnya cenderung pukul rata, tidak memperhatikan karakter: (i) urban, (ii) semi urban, (iii) pedesaan, (iv) pedalaman, dan (v) kepulauan. 

Masing-masing karakter wilayah mempengaruhi supply chain komoditas, ketersediaan SDM yang dibutuhkan, kondisi moda transportasi, dan jenis adaptasi yang perlu dilakukan agar makanan ‘hangat’ saat tiba di tangan anak-anak. 

Idealnya sebelum program dengan dana fantastis ini dijalankan, sudah diujicobakan dalam ‘laboratorium kebijakan’. 

Laboratorium kebijakan merupakan satu langkah sebelum masuk dalam ‘pilot project’, agar segala kompleksitas yang mungkin muncul dideteksi sejak dini. 

Jika Indonesia ingin meniru mode Tiongkok atau pun negara lain seperti Brazil, Jerman atau Selandia Baru yang juga memberikan makan siang, tidak mungkin langsung berbicara menu makanan, jika ‘dapurnya’ tidak dikuasai. 

Kecenderungan pemimpin politik (yang terpilih lewat Pemilu) baik di pusat maupun daerah yang rajin berkomentar, membuat peraturan, tanpa kemampuan dasar membaca data sangat mengkhawatirkan.

Tidak putusnya kasus keracunan dari berbagai penjuru Indonesia menunjukan perencanaan MBG dilakukan seadanya.