Opini: Bahaya Bibliosida

Oleh: Ernestus Holivil
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Pada 1 September 2025, publik dikejutkan kabar penangkapan paksa Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, oleh aparat kepolisian. 

Bukan hanya tubuhnya yang diringkus, melainkan juga rak buku pribadinya ikut digulung aparat. Seakan-akan buku-buku bacaannya lebih berbahaya daripada senjata api.

Dari karya-karya Pramoedya Ananta Toer hingga literatur Karl Marx dan anarkisme, semua diseret. 

Baca juga: Opini: Makan Bikin Gawat Darurat

Seolah-olah membaca Pram bisa meledakkan kerusuhan, dan memahami Marx pasti berujung pada makar. Sebuah logika cacat, brutal, dan menyesatkan.

Inilah bentuk paling telanjang dari apa yang kita sebut sebagai bibliosida—sebuah istilah yang menggambarkan penghancuran atau pemberangusan pengetahuan. 

Bukan sekadar penyitaan fisik, melainkan penghancuran simbolik atas hak warga untuk mengakses gagasan, menumbuhkan imajinasi, serta merawat tradisi kritik. 

Pertanyaan kita, apa salahnya membaca Marx, Pramoedya, atau teks anarkisme? Bukankah sejarah bangsa ini dibangun dari perdebatan ide? 

Bung Karno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka—semua lahir dari keberanian membaca, menulis, dan mengkritik. 

Lalu, ketika kini membaca buku dianggap kriminal,  saya kira bangsa ini pelan-pelan kembali mundur ke abad kegelapan. 

Kriminalisasi Pengetahuan

Penangkapan Delpedro adalah cermin dari kriminalisasi pengetahuan. Negara gagal membedakan gagasan dari tindakan, teks dari aksi, kritik dari makar. 

Alih-alih berdialog dengan ide-ide kritis, negara justru memilih jalan pintas: melabeli bacaan tertentu sebagai ancaman. 

Inilah yang disebut Noam Chomsky (1989) sebagai “manufacturing consent” — Proses ketika kekuasaan membatasi arus informasi agar hanya satu narasi bertahan. 

Bacaan disita, narasi dihancurkan, dan masyarakat dikondisikan untuk patuh. Patuh tanpa kritik, patuh tanpa berpikir.