Selasa, 28 April 2026

Opini

Opini: Ekonomi Politik Kenaikan Tunjangan DPRD NTT

Problemnya, indikator sosial NTT masih memprihatinkan. Tahun 2024 prevalensi stunting di NTT mencapai 37 persen. 

Editor: Dion DB Putra
DOK PRIBADI FERDINANDUS JEHALUT
Ferdinandus Jehalut 

Situasi ini menunjukkan bahwa NTT berhadapan dengan beban ganda: kapasitas fiskal yang rapuh dan persoalan sosial yang berat. 

Dalam kondisi demikian, wajar bila publik mempertanyakan prioritas DPRD dan Gubernur ketika menaikkan tunjangan DPRD.

Rent Seeking dan Politik Kartel

Dalam literatur ekonomi politik, fenomena ini bisa dibaca melalui konsep "rent seeking". 

Gordon Tullock dan Anne Krueger menjelaskan bahwa rent seeking adalah perilaku aktor politik atau ekonomi untuk memperoleh keuntungan bukan melalui produktivitas, melainkan lewat manipulasi kebijakan dan distribusi sumber daya. 

Kenaikan tunjangan DPRD jelas mencerminkan pola ini: politisi memanfaatkan kewenangan anggaran untuk memperbesar rente pribadi.

Lebih jauh, praktik ini juga berhubungan dengan politik kartel (Katz & Mair, 1995). 

Ketika gubernur dan mayoritas fraksi DPRD—meski berasal dari partai berbeda—bersatu untuk menyetujui kenaikan tunjangan, hal itu menunjukkan adanya kartelisasi politik lokal. 

Aliansi semacam ini tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan bersama elite legislatif dan eksekutif. 

Wakil rakyat yang seharusnya menjadi pengawas pemerintah daerah, justru berubah fungsi menjadi " budget maximizer"  bagi dirinya sendiri.

Dalih formal yang biasa diajukan adalah soal biaya reses, beban representasi, atau peningkatan kinerja, serta biaya sosial untuk memenuhi berbagai proposal dari konstituten. 

Poin yang terakhir jelas salah karena itu sama saja mereka berupaya melembagakan praktik politik patronase atau politik klientelisme. 

Sementara alasan peningkatan kinerja sulit dipercaya karena selama ini auntabilitas kinerja DPRD kita tidak jelas.

Lebih dari itu, dalih formal di atas juga sesungguhnya berfungsi sebagai  “regime of truth” dalam perspektif Michel Foucault, yaitu wacana yang menutupi praktik konsumsi politik elit. 

Dengan kata lain, legitimasi kenaikan tunjangan dibangun melalui bahasa teknokratis, padahal substansinya adalah akumulasi rente.

Halaman 2/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved