Opini: Menalar Demonstrasi

Revolusi Kebijakan

Aksi demonstrasi kini sudah bertransisi menuju chaos. Menyusupnya kelompok-kelompok provokator yang memprakarsai konflik dan kerusuhan merupakan bahaya besar bagi terpenuhinya tuntutan politik yang diusung warga melalui demonstrasi. 

Polarisasi kelompok demonstran dan petugas keamanan bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan berkepanjangan. 

Meninggalnya Affan Kurniawan dalam peristiwa demonstrasi 28 Agustus merupakan alarm genting yang harus ditanggapi secara radikal. 

Di lain pihak, solusi represif yang direncanakan oleh Polri perlu dipertimbangkan. 

Perintah untuk menembak, penggunakan gas air mata dan instrumen-instrumen lain dalam meredam aksi masa bukanlah solusi yang tepat. 

Hal itu justru berpotensi menambah kebencian dan menyulut tindak kekerasan dari pihak rakyat.

Solusi yang dipakai dalam menyiasati demonstrasi saat ini mesti bersentuhan langsung dengan akar permasalahannya. 

Pendekatan prosedural tidak lagi urgen. Yang dibutuhkan hanya satu: pendekatan radikal melalui revolusi kebijakan. 

Segala tuntutan rakyat yang diartikulasikan dalam beberapa gelombang demonstrasi pun dalam ruang-ruang deliberasi lainnya mesti ditanggapi secara serius dan radikal pula. 

Mengulur waktu hanya akan memperparah keadaan, sebab rakyat sudah muak menunggu tanpa kepastian.

Dari Politik Tuna-Empati ke Politik Compassio

Demonstrasi dengan banyaknya kerugian negara sebagai konsekuensinya menyisakan sebuah pelajaran penting bagi pemerintah dan DPR, bahwa kepentingan rakyat merupakan kiblat utama demokrasi yang tidak boleh diabaikan. 

Dari perspektif moral, pengabaian terhadap kedaulatan rakyat yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan kontroversial serta menimbulkan kemuakan rakyat diakibatkan oleh sebuah racun bernama politik tuna-empati. 

Tuna-empati adalah sebuah keadaan di mana pemerintah kurang dan bahkan tidak memiliki rasa empati sama sekali terhadap penderitaan rakyatnya.