Opini: DPR dan Luka Kolektif Rakyat

Kenaikan tunjangan di tengah kesenjangan ekonomi rakyat Indonesia Adalah bentuk pengkhianatan demokrasi secara moral.

Alih-alih berlomba-lomba untuk menaikkan tunjangan, DPR seharusnya memprioritaskan integritas mereka dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

DPR harus kembali ke fungsi utamanya yaitu merumuskan kebijakan pro-rakyat, mengawasi pemerintah dengan cermat dan membangun komunikasi politik yang empati.

Saran konkret:

• Transparansi Anggaran: Publikasikan di situs resmi DPR secara terbuka, setiap komponen remunerasi termasuk gaji, tunjangan, dan tunjangan keuangan lainnya.
• Reformasi Internal: Segera menangguhkan atau membatalkan rencana kenaikan tunjangan sampai standar hidup rakyat membaik.
• Dialog Publik: Menyelenggarakan forum dialog terbuka dengan serikat pekerja, mahasiswa dan masyarakat sipil untuk membahas kebijakan penganggaran fiskal.
• Etika Komunikasi: Anggota DPR perlu menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam komunikasi empatik, alih-alih menjaga jarak yang arogan untuk mengurangi kesenjangan antara diri mereka dan masyarakat.

Pada akhirnya, rakyat hanya mencari keadilan. Ketika seorang petani sulit mendapatkan penghasilan 100.000 rupiah sehari, adalah keterlaluan bagi perwakilan rakyat untuk menuntut tunjangan hingga ratusan juta. 

Demokrasi pasti akan runtuh jika para elit lebih sibuk memperkaya diri sendiri ketimbang memperjuangkan kesejahteraan warga negara yang mereka wakili. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News