Opini: DPR dan Luka Kolektif Rakyat

Di tengah arus protes, yang diperlukan bukan sekedar penjelasan normatif, melainkan komunikasi yang empati, terbuka dan transparan. 

Mereka harus mengakui ketidaknyamanan publik, membuka data alokasi anggaran dan secara transparan menjelaskan alasan kenaikan tunjangan yang diusulkan. 

Tanpa transparansi seperti itu, kebijakan akan terus dibingkai sebagai bentuk arogansi.

Dalam teori komunikasi politik dikatakan bahwa respons yang tertutup atau defensif hanya akan memperburuk krisis kepercayaan (McNair, 2018). 

Sebaliknya komunikasi yang mengutamakan partisipasi publik, konsultatif dan transparansi akan mengurangi ketegangan. 

Sayangnya, pola komunikasi DPR sering merepresentasi jurang yang luas antara elit dan rakyat ketimbang kedekatan seorang perwakilan dengan rakyatnya.

Alasan Isu Ini Harus Menjadi Sorotan

Usulan kenaikan tunjangan DPR bukan masalah nominal rupiah semata. Kondisi ini mencerminkan kegagalan elit politik untuk memahami realitas penderitaan rakyat. 

Isu ini mengingatkan kita pada krisis representasi, yaitu ketika seorang wakil rakyat tidak lagi sejalan dengan kebutuhan rakyat (Pitkin, 1967). 

Jika situasi ini dibiarkan,  ketidakpuasan semacam ini dapat bergeser ke arah delegitimasi total terhadap demokrasi.

Oleh karena itu, dengan membahas isu ini, secara bersamaan kita mengadvokasi prinsip-prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. 

Dalam ranah komunikasi politik, membahas masalah ini juga berarti menyerukan transparansi dan partisipasi aktif yang berfungsi sebagai dasar bagi demokrasi deliberatif.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Gelombang protes yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR adalah peringatan bagi demokrasi Indonesia. 

Hal ini menunjukkan betapa meningkatnya krisis kepercayaan publik pada lembaga legislatif.