Menkop Budi Arie: Koperasi Merah Putih Diawasi Rakyat

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet yang nantinya bisa menjadi kendala dalam program tersebut.

"Boleh (Himbara boleh menolak), dan harus, karena verifikasinya tetap dari Bank Himbara. Ini bukan kredit macam-macam. Misalnya, udah dihitung kebutuhannya gini-gini, ternyata cuma butuh Rp1 miliar, terus dia (koperasi desa) mengajukan Rp2 miliar, ya nggak boleh," jelasnya.

Untuk informasi, Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa koperasi ini dirancang sebagai alat perjuangan rakyat, bukan sebagai celah keuntungan bagi segelintir orang.

“Dulu ada plesetan, dulu waktu Orde Baru juga dibentuk KUD, tapi akhirnya diplesetin, KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi,” tegas Prabowo di hadapan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama agar koperasi berjalan sesuai prinsip keadilan dan gotong royong.

Presiden menjelaskan bahwa sistem koperasi Merah Putih akan berbasis teknologi, demi menjamin transparansi dalam pengelolaan dana.

Baca juga: Presiden Prabowo: Koperasi Desa Merah Putih untuk Ringankan Beban Masyarakat

“Zaman sekarang banyak gadget. Teknologi akan diawasi ketat. Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, semua ada sistemnya. Semua aliran uang masuk keluar semua harus pakai teknologi. Jadi kata-kata Ketua Untung Duluan sudah tidak berlaku lagi di era kita sekarang.”

Ia menegaskan bahwa koperasi Merah Putih adalah milik rakyat. Karena itu, kepala desa punya tanggung jawab langsung untuk memastikan implementasinya tidak keluar jalur.

“Kepala desa sanggup? Kepala desa mengawasi? Ketua koperasi harus kalian awasi semua. Mereka paling dekat sama rakyat. Masa sampai hati? Kita semua awasi.”

Lebih dari itu, Prabowo menyebut koperasi ini sebagai strategi nyata untuk memotong rantai tengkulak dan rentenir yang selama ini menindas petani desa. Ia mengingat kembali pengalamannya saat memimpin HKTI sejak 2004, melihat langsung persoalan mendasar petani: dari distribusi panen yang macet hingga kelangkaan pupuk bersubsidi. (tribun/Abdi)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS