MW KAHMI NTT Dukung Kebijakan Presiden Berantas Korupsi, Akhmad Bumi: Korupsi Buat Indonesia Gelap

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Majelis Wilayah (MW)  Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung upaya Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi.

Kordinator Presidium KAHMI NTT, Akhmad Bumi menjelaskan, kebocoran anggaran tidak hanya pada inefisiensi tapi juga pada korupsi. Korupsi tidak hanya pada belanja negara tapi juga pada penerimaan Negara.

"KAHMI NTT berpandangan dalam memberantas korupsi, harusnya tidak pandang bulu, tidak harus melindungi pejabat atau mantan pejabat yang diduga melakukan perbuatan korupsi. Korupsi membuat gelap Indonesia," ujar Akhmad Bumi, Sabtu (22/2/2025) di Kupang. 

Sektor-sektor produksi yang dikuasai negara melalui BUMN perlu lebih serius digarap. Praktisi hukum itu mendorong Kepala Negara agar perlu mengamati penerimaan negara dari seluruh BUMN yang diterima negara. 

Baca juga: Peringatan Dini Gelombang Tinggi 22-24 Februari 2025, BMKG: Waspada Samudra Hindia Selatan NTT

"Korupsi tidak hanya pada soal belanja tapi juga di penerimaan Negara," kata Bumi.

Akhmad Bumi menyoroti belanja APBN. Presiden melakukan efisiensi anggaran  hingga 70 persen dan dilakukan dalam tiga tahap. 

Langkah itu harus dilakukan mengingat rata-rata belanja yang dirancang tidak berkualitas dan banyak kebocoran. Dia berpendapat, kekayaan Indonesia harusnya tidak membuat masyarakat terus miskin. 

Pangkal dari masalah kemiskinan karena perilaku korup para pejabat. Kesulitan mengatasi menjadi tantangan. Keseriusan dari Presiden mengurai benang kusut itu sangat dibutuhkan. 

"Tidak cukup hanya dengan pidato, tapi langkah rill melalui penegak hukum yang ada, butuh konsistensi sikap politik. Idealisme itu salah satunya diukur pada konsistensi sikap. Apa yang disampaikan tegak lurus dengan kebijakan yang diambil, tidak absurd," ujarnya. 

”Kalau kita serius memberantas korupsi dan menyita aset para koruptor, Indonesia akan kelimpahan uang. Dan kita optimis dalam menjemput Indonesia emas tahun 2045. Indonesia dapat menjadi negeri yang adil makmur," tambah Bumi.

Menurut dia, Indonesia emas, indikatornya antara lain pendapatan perkapita sudah setara dengan negara maju, kemiskinan sudah 0 persen, kelas menengah sudah diatas rata-rata. Dia ragu hal itu bisa tercapai di 2045 nanti. 

Kecemasan itu, kata dia, muncul juga dari berbagai kalangan. Pernyataan "Indonesia Gelap" yang belakangan beredar adalah bagian dari kecemasan akan masa depan bangsa di kemudian hari. 

Untuk menghilangkan kecemasan itu, salah satunya menindak tindak pidana korupsi dan merampas aset-aset para koruptor. Bumi menilai saat ini situasi bangsa saling tarik ulur antara Indonesia emas dan gelap. 

"Kelemahan kita, masih terjadi kompromi politik saat hendak dilakukan penindakan pada korupsi. KPK masih hobi dengan kasus yang remeh temeh ratusan juta rupiah, tapi kasus besar triliunan rupiah didepan mata, KPK belum tertarik," katanya.