Opini: Bendera Bajak Laut Menantang Negara

Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana 
Dosen Pada Program Doktor Ilmu Administrasi, FISIP Undana Kupang, Koordinator Program Studi Magister Studi Pembangunan Undana, dan Alumni Program Doktor Ilmu Administrasi Publik FISIPOL UGM

POS-KUPANG.COM - Menjelang Hari Kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada fenomena tak biasa: bendera bajak laut ala One Piece berkibar di berbagai rumah menggantikan Merah Putih. 

Jolly Roger, yang dalam kisah One Piece menjadi lambang kru Topi Jerami, bukan sekadar ikon hiburan. 

Ia merepresentasikan kebebasan, solidaritas, dan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas, sebuah makna yang beresonansi dengan keresahan warga terhadap negara.

Fenomena ini memicu polemik nasional. Anggota DPR menyebutnya berpotensi makar, sementara pemerintah menilainya sebagai pelanggaran terhadap simbol negara. 

Namun, sebagaimana dilaporkan BBC Indonesia dan Tempo, sebagian warga mengaku mengibarkan bendera itu sebagai sindiran terhadap kebijakan publik yang tak berpihak dan hukum yang sering menjadi alat kuasa.

Dalam konteks ini, pengibaran Jolly Roger bukan sekadar tren budaya pop, melainkan ekspresi politik simbolik yang mencerminkan krisis kepercayaan publik. Simbol kini berbicara lebih lantang daripada pidato pemerintah.

Mediatisasi Demokrasi

Andreas Hepp, seorang profesor komunikasi media dari Universität Bremen yang dikenal sebagai salah satu pemikir utama dalam studi mediatisasi, menjelaskan bahwa mediatisasi adalah proses ketika media tidak hanya merekam realitas, tetapi juga membentuknya. 

Dalam konteks fenomena ini, media telah mengubah protes lokal menjadi perbincangan nasional, memperkuat efek simbolik bendera bajak laut melalui pemberitaan berulang dan viralitas di media sosial. 

Dengan cara ini, demokrasi tidak lagi dibentuk oleh ruang diskursus yang setara, tetapi oleh logika mediatik yang menempatkan citra di atas argumen.

CNN Indonesia menyoroti bahwa Jolly Roger dalam budaya One Piece dimaknai sebagai lambang kebebasan dan solidaritas melawan otoritas. 

Ketika simbol ini diadopsi di dunia nyata, ia mendapatkan daya yang lebih besar karena dipantulkan oleh media, direproduksi dalam meme, dan dibahas dalam talk show politik. 

Proses ini menggeser demokrasi dari arena deliberatif menjadi tontonan simbolik yang ditentukan oleh seberapa jauh sebuah tanda dapat memicu keterlibatan emosional publik.

Jesper Stromback, seorang pakar komunikasi politik dari Mid Sweden University yang banyak meneliti hubungan antara media dan demokrasi, menyebut fenomena ini sebagai mediatization of politics.