Opini: Amnesti, Abolisi untuk Hasto dan Lembong, Runtuhnya Sebuah Hegemoni?

Kedua, dalam kasus Hasto, Hasto sendiri  berpendapat bahwa ini adalah sebuah proses hukum yang dipolitisasi.

Pertanyaannya adalah demi kepentingan politik siapa? 

Sebagai Sekjen PDI Perjuangan  yang memiliki kohesi politik dengan kekuasaan tentu  yang dimaksudkan dengan hukum yang dipolitisasi berkaitan dengan proses politik kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana penguasa menggunakan hukum sebagai pedang untuk membunuh para lawan politik.  

Kondisi ini membuat Presiden Prabowo perlu mengambil tindakan hukum dengan memberi amnesti dan abolisi  yang merupakan hak prerogatif sebagai upaya menjaga harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Jadi ini bukan tentang pengampunan semata tapi tentang perlunya para elit bersatu, kuat dan kokoh untuk membangun negeri ini maka dibutuhkan kebersamaan bukan saling “membunuh” untuk melanggengkan kekuasaan.

Ketiga, efek politik dari keputusan hukum Presiden Prabowo telah membuat para elite  mulai mengatur kembali bidak bidak catur politik menuju 2029. 

Bagi kelompok yang kemarin bersama Prabowo mulai berkalkulasi ulang apakah saya masih bersama Prabowo atau akan ditinggalkan oleh Prabowo. 

Ada konfigurasi politik yang menurut penulis  menyebutnya dengan istilah politik “segi  empat”, yakni Prabowo-Megawati-SBY-Jokowi.

Tokoh tokoh ini akan memainkan bidak bidak catur politik ke depan dengan perannya masing -masing. 

Prabowo akan menjadi pemeran utama sebagai orkestra kerena palu kekuasaan ada di tangan dengan  Partai Gerindra sebagai pendukung utama.

Megawati dengan PDI Perjuangan serta  para  wong ciliknya yang setia dan Puan Maharani pemegang palu di DPR, SBY  sebagai dalang  disokong Partai Demokrat dengan AHY sebagai wayang, Jokowi bersama loyalis yang telah “loyo” dan PSI, partai tanpa kursi di DPR.

Keempat, apabila keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo ini merupakan jawaban dari pernyataan Hasto bahwa proses hukum terhadap dirinya adalah politisasi maka dapat dibaca adanya sebuah sinyal bahwa Presiden Prabowo sedang berkeinginan membersihkan masalah hukum yang ditinggalkan pemimpin sebelumnya. 

Keputusan memberi amnesti dan abolisi ini meskipun konstitusional namun secara politis menyisakan problematika hubungan politik  “segi tiga” antara Prabowo-Mega-Jokowi. 

Implikasi politiknya Jokowi “berang” dengan Prabowo kerena Prabowo  dapat dinilai lari dari kebersamaan yang telah mengantarnya duduk di singgasana kekuasaan. Lebih dari itu apa yang menjadi “proyek” politik 2029 akan  ditata kembali kerena telah terjadi manuver politik baru. 

Sementara itu hubungan Prabowo dengan Mega semakin membaik dan solid, dan ini penting, strategis bagi Presiden Prabowo kerena secara politis PDI Perjuangan akan  kuat mendukung pemerintahan Prabowo ketimbang Jokowi yang tak memiliki kekuatan di parlemen.