LIPSUS: Prabowo Lounching KPM, 278 Koperasi Merah Putih di Ende Belum Punya Modal

POS-KUPANG.COM, ENDE - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia termasuk yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Senin (21/7).

Sebagai informasi, Kopdes Merah Putih adalah inisiasi Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian desa.

Kopdes Merah Putih bertujuan memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan inklusi keuangan desa. 

Dikutip dari laman resmi Kopdes Merah Putih, merahputih.kop.id, sebanyak 81.147 Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk menjelang peluncuran. Tercatat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) sudah mengesahkan 80.081 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Jumlah itu sudah melebihi target sebanyak 80.000 unit sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Baca juga: Dinas Perdagangan TTS Dukung Inisiatif Pengurus Koperasi Merah Putih

Semua pimpinan daerah mengikuti peluncuran KMP tersebut melalui zoom. Jajaran Pemerintah dan pimpinan Forkompimda Kabupaten Ende mengikuti kegiatan tersebut di aula Garuda, lantai 2 Kantor Bupati Ende.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Valentinus Majurutu, mengatakan, dari sisi kelembagaan, 278 KMP di wilayah itu sudah siap dan sudah memiliki badan hukum.

"Dari sisi kelembagaan sudah siap, dari 278 koperasi desa itu sudah miliki badan hukum dan kami sudah siap ikut peluncuran 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) merah putih secara nasional oleh Presiden," kata Valentinus Majurutu, Minggu (20/7/2025).

Meski demikian, Valentinus Majurutu mengakui untuk Kabupaten Ende sendiri, dari 278 KMP belum bisa diluncurkan karena masih ada beberapa instrumen seperti pengurusan NPWP serta modal awal yang belum ada.

"Untuk Kabupaten Ende sendiri belum ada koperasi yang bisa diluncurkan, sekarang pengurus semua lagi proses NPWP pribadi, NPWP lembaga dan modal yang belum ada," tambah Valentinus Majurutu.

Valentinus Majurutu belum memastikan kapan 278 Koperasi Desa (Kopdes) merah putih di Kabupaten Ende bisa beroperasi meskipun secara kelembagaan, kepengurusan dan kelengkapan lainnya sudah dan sedang berproses.

Valentinus Majurutu juga mengakui hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan KMP di Kabupaten Ende. 

Baca juga: Pemkab Sabu Raijua Minta Camat dan Kepala Desa Aktif Dukung Proses Pembentukan Koperasi Merah Putih

Sementara 176 KMP di Kabupaten Manggarai Timur sudah terbentuk badan kepengurusan dan juga sudah mengantongi badan hukum. Meski demikian, belum berjalan karena keputusan teknis dari pusat belum final. 

Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, dan UKM (Koperindag-UKM) Kabupaten Manggarai Timur, Fransiskus Petrus Sinta, Senin (21/7) menerangkan, untuk Manggarai Timur terdapat 176 KMP dari 159 desa dan 17 kelurahan yang tersebar di 12 Kecamatan.

 Dari 176 KMP ini semuanya sudah mengantongi badan hukum, dan saat ini sedang dalam persiapan operasional. 

"Memang dari 176 Kodes Merah Putih ini, semuanya sudah terbentuk pengurusnya dan sudah mempunyai badan hukum, namun demikian belum ada satu pun yang mengeksekusi atau melakukan aktivitas pelaksanaan kegiatannya karena keputusan terkait teknis, saya katakan belum final," ujar Fransiskus Petrus Sinta.

Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, SH, MHum mendorong ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih di kampung/desa asalnya masing-masing. 

Bupati Agas Andreas mengatakan, anggota KMP ini merupakan milik masyarakat desa bukan milik Pemerintah Desa atau kelurahan.  

Baca juga: Kopdes Merah Putih Bisa Ajukan Pinjaman Hingga Rp 3 Miliar, Bupati Ende: Pengurus Harus Profesional

"Saya arahkan mereka (ASN) untuk masuk anggota Koperasi Desa Merah Putih di desa mereka masing-masing, toh mereka juga akan beli barang disitu," ujar Agas Andreas. 

Menurut Agas Andreas, hal ini ia sampaikan agar ASN menjadi contoh bagi masyarakat di desa agar bisa menjadi anggota KMP karena dengan berkoperasi dapat mensejahterakan anggota itu sendiri. 

Agas Andreas juga menyarankan kepada masing-masing Pengurus Koperasi Desa Merah Putih agar diawal genjot terkait simpan pinjam.

"Kalau modal sudah banyak baru mulai bisnis sembako dan lain sebagainya. Saya minta genjot dulu simpan pinjam," ujar Agas Andreas.

Agas Andreas juga meminta kepada Koperasi simpan pinjam seperti Kopdar AMT, Sangosay dan Koperasi simpan pinjam lainya yang sudah matang untuk turut mendampingi pengurus KMP  ini. 

Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, dalam laporannya kepada Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembentukan koperasi ini yang dinilai dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa.

“Terima kasih Bapa Presiden, gagasan koperasi ini sangat membantu masyarakat kami dan kebanyakan pengurus ialah para pemuda desa. Kami dari Kabupaten Belu, wilayah perbatasan, siap mengusung platfon digitalisasi koperasi. Kami telah menjalin kerja sama dengan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pengurus koperasi,” kata Willybrodus Lay.

Baca juga: Koperasi Merah Putih di Desa Fataatu Timur Ende Masih Mandek

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Belu juga menjalin kemitraan strategis dengan Universitas Pertahanan (UNHAN) dalam program pengembangan pakan ternak berbasis silase. 

Willybrodus Lay menjelaskan pihaknya akan menyediakan 500 hektare lahan yang dapat digunakan untuk produksi bahan baku silase sebagai cadangan pakan ternak saat musim kemarau panjang.

Willybrodus Lay menambahkan saat ini, sebanyak 81 desa dan kelurahan di Kabupaten Belu telah mengantongi izin dan siap untuk mengoperasikan Koperasi Merah Putih.

“Setiap pelanggaran, setiap tindakan yang merugikan koperasi dan masyarakat akan ditindak tegas. Tidak boleh ada yang bermain-main. Bila perlu, aset koperasi bisa kami ambil alih,” tegas Willybrodus Lay.

Launching KMP 

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara serentak lebih dari 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Senin (21/7 yang dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

Dalam peluncuran itu, Prabowo Subianto turut mengajak Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, dan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul ke atas panggung. 

Kepala Negara menuturkan, Koperasi Desa Merah Putih adalah usaha besar strategis, yang mampu meratakan pertumbuhan ekonomi.

Mulanya kata Prabowo Subianto, gagasan ini muncul karena ekonomi di lingkup masyarakat kecil tidak merata.

Kekayaan hanya berputar di pihak-pihak dan perusahaan besar. Jumlah koperasi disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan di Indonesia. 

Seturut laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terdapat sekitar 83.000 kelurahan dan desa di Indonesia.

Baca juga: Koperasi Merah Putih Hadir di Tengah Ekonomi Sulit di Kamalaputi Sumba Timur

"Oke, kita bikin semua koperasi di semua desa di semua kelurahan Indonesia," cerita Prabowo Subianto. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menuturkan, pembangunan koperasi desa ini memanfaatkan berbagai aset termasuk balai desa, gedung yang tidak terpakai, serta aset pemerintah lainnya. 

Koperasi Desa Merah Putih sekurang-kurangnya mampu membuka gerai sembako, outlet LPG 3 kilogram, klinik dan apotek desa, gudang/cold storage pengering padi atau jagung, dan simpan pinjam aman terintegrasi dengan Himbara.  

Kemudian, sarana logistik desa, agen pupuk, pembayaran listrik, dan usaha sesuai potensi desa/kelurahan masing-masing. 

"Dengan pendekatan ini kurang dari dua bulan telah terbentuk 80.081 Koperasi Desa Merah Putih sah secara hukum dan 108 di antaranya siap beroperasi," jelas Zulkifli Hasan. 

Sebelumnya, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan saat peresmian KMP ini, seluruh daerah di Indonesia mengikuti acara lewat zoom dengan peserta lebih dari 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. 

Data terbaru menunjukkan 81.140 unit Kopdes/Kel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Sebanyak 80.048 unit sudah berbadan hukum. "Artinya, Kopdes/Kel Merah Putih sudah siap beroperasi," tegas Budi Arie. Budi Arie. 

Budi Arie Setiadi akan memperkuat sistem dan digitalisasi serta menyiapkan manajer koperasi untuk membina koperasi menjadi inkubator startup. "Kopdes ini kan sebuah startup," kata Budi Arie Setiadi. 

Budi Arie Setiadi juga melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, termasuk pengelola, pengawas, dan pengurus. Pengawasan Kopdes/Kel Merah Putih akan diperkuat dengan partisipasi masyarakat atau public control. 

Budi Arie Setiadi memperkenalkan Bus Kopdes/Kel Merah Putih sebagai bagian dari digitalisasi. Bus ini akan menggelar program podcast untuk menyebarkan informasi tentang Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. 

Nantinya, bus tersebut dapat dipakai kepala desa untuk sosialisasi tentang Kopdes/Kel Merah Putih.

"Itu bus mobile ke desa-desa, dan diperuntukkan bagi para Kades untuk memberikan informasi atas manfaat dari keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih," kata Budi Arie Setiadi. (bet/rob/gus/kompas.com)

*Pinjaman hingga Rp 3 M

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak hanya mendapat dukungan dana dari Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, tetapi juga diberikan akses pembiayaan dari bank-bank milik negara (Himbara).

Bupati Ende, Yosep Benediktus Badeoda menyampaikan itu dalam arahannya kepada para kepala desa usai mengikuti peluncuran nasional 80 ribu Kopdes Merah Putih secara daring dari Aula Garuda, Kantor Bupati Ende, pada Senin (21/7).

Baca juga: Wakil Bupati Manggarai Barat Sebut Produk Usaha Koperasi Desa Merah Putih Harus Fokus

Menurut Yosep Benediktus Badeoda, Presiden Prabowo telah menegaskan, sumber pendanaan awal koperasi dapat berasal dari tiga sumber utama, yakni APBN, APBD, dan APBDes.

Dalam tahap pembentukan badan hukum, Pemerintah Daerah (Pemda) juga turut berperan aktif dengan menanggung setengah biaya pengurusan akta notaris, bersama dukungan dana desa.

Lebih lanjut, Yosep Benediktus Badeoda menjelaskan setiap Kopdes Merah Putih diberi ruang untuk mengakses pinjaman modal usaha hingga Rp 3 miliar melalui bank-bank BUMN seperti Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, dengan tenor pinjaman selama enam tahun.

“Setiap koperasi diberi ruang untuk pinjam ke bank BUMN. Bisa di Mandiri maupun BRI. Setiap koperasi dikasih maksimal Rp 3 miliar dengan jangka waktu enam tahun. Makanya pengurus harus benar-benar baik, karena itu uang harus dikembalikan,” tegas Yosep Benediktus Badeoda.

Dana pinjaman ini, lanjut Yosep Benediktus Badeoda, tidak hanya akan digunakan untuk modal awal usaha koperasi, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti gudang, pembelian mobil operasional, dan pembangunan gerai koperasi.

“Ini kan usaha jualan, jadi harus cari keuntungan supaya bisa bayar pinjaman tadi. Makanya ini kerja berat dan harus berani. Pengurus juga harus benar-benar profesional. Pelatihan-pelatihan nanti akan difasilitasi oleh dinas terkait,” tambah Yosep Benediktus Badeoda.

Dalam kesempatan itu, Yosep Benediktus Badeoda juga mengingatkan para pengurus Kopdes Merah Putih di Kabupaten Ende agar tidak berbenturan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dahulu beroperasi.

Menurut Yosep Benediktus Badeoda, kedua lembaga usaha ini bisa saling melengkapi. BUMDes diarahkan untuk menjalankan jenis usaha tertentu, sementara Kopdes Merah Putih bisa fokus pada sektor perdagangan, seperti usaha sembako, apotek, dan usaha retail lainnya. 

Baca juga: LIPSUS: 145.268 Anak NTT Tidak Sekolah, Cita-cita Api Ingin Jadi Polisi Pupus di Pasar

Namun, Yosep Benediktus Badeoda mengakui bahwa sektor simpan pinjam akan sulit bersaing dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang sudah mapan.

“Kalau BUMDes kita arahkan ke usaha lain, sedangkan Kopdes Merah Putih bisa usaha sembako, bisa apotek, dan lain-lain. Tapi simpan pinjam pasti akan sulit bersaing dengan KSP yang sudah ada. Tapi jangan takut, mereka yang sudah nunggak di KSP pasti mau pinjam juga. Pengurus harus pintar-pintar lihat rekam jejaknya,” tandas Yosep Benediktus Badeoda.

Yosep Benediktus Badeoda mendorong para pengurus Kopdes Merah Putih untuk belajar dari koperasi kredit yang sudah bonafide dan mapan di wilayah Ende. Tata kelola dan profesionalitas sangat penting agar koperasi bisa tumbuh sehat dan mandiri.

“Ini bukan tugas ringan. Tapi kalau dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab, Kopdes Merah Putih bisa jadi tulang punggung ekonomi desa,” pungkas Yosep Benediktus Badeoda. (bet)

*NEWS ANALISIS
Pengamat Manajemen Resiko, Deford Nasareno Lakapu : Perlu Kesiapan Sistemik 

Peresmian Koperasi Merah Putih (KMP) oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis yang menunjukkan komitmen politik tinggi pemerintah dalam mendorong percepatan ekonomi masyarakat. 

Namun, perlu kesiapan sistemik untuk menghindari risiko simbolik tanpa dampak nyata di lapangan.

Peresmian ini adalah sinyal kuat komitmen politik, dan kita perlu apresiasi.  Tapi kalau tidak didukung kesiapan operasional hingga akar rumput, hal ini bisa menjadi “event risk”, yakni risiko yang muncul karena tindakan simbolik tanpa kesiapan sistemik.

Untuk mengelola risiko ini, diperlukan integrasi antara desain kebijakan nasional dengan kesiapan daerah. Memang sebagian besar KMP di NTT sudah terbentuk, namun belum dapat beroperasi karena berbagai kendala seperti belum adanya NPWP lembaga, kurangnya modal, dan belum adanya SOP yang jelas.

Baca juga: LIPSUS: Massa Lempar Polisi dengan Ban Bekas  Ratusan Sopir Pikap Demo di Kantor Gubernur NTT 

Ini mencerminkan adanya gap antara perencanaan dan eksekusi, yang dalam manajemen risiko disebut operational risk. Bisa karena kapasitas SDM yang rendah, SOP yang belum jelas, atau lemahnya dukungan kelembagaan.

Kondisi KMP yang belum memiliki NPWP pribadi maupun lembaga juga sebagai bentuk compliance risk dan financial risk. Tanpa NPWP, koperasi tidak bisa membuka rekening, mengakses dana, atau menjalankan fungsi keuangan secara formal.

Pemenuhan persyaratan administrasi harus dipercepat melalui pendekatan risk-based support system, artinya intervensi pemerintah harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan masing-masing koperasi.

Terkait lambatnya operasionalisasi KMP di sejumlah daerah, menurut saya penyebab utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan SDM lokal, dan asymmetry of information. 

Kalau instruksi pusat tidak dibarengi kapasitas daerah, maka akan terjadi implementation delay. Untuk itu, perlu pendekatan manajemen risiko yang terdesentralisasi dan adaptif.

Baca juga: LIPSUS: Polri Harus Makin Dicintai Masyarakat HUT ke-79 BHayangkara

Untuk mempercepat efektivitas KMP, saya menyarankan agar pemerintah daerah menyusun risk mitigation plan, antara lain dengan membentuk tim percepatan lintas sektor, melakukan audit kesiapan administrasi tiap koperasi, memberikan pelatihan intensif kepada pengurus koperasi. 

Selain itu membangun dashboard pengawasan berbasis data, menyediakan early warning system untuk mendeteksi kendala sejak dini. 

“Setiap koperasi memiliki keunikan. Maka pendekatannya tidak bisa disamaratakan. Koperasi di wilayah pesisir bisa fokus pada perikanan, di daerah pertanian bisa fokus ke sektor pertanian atau perkebunan. Peran pemerintah daerah penting dalam memetakan potensi lokal dan mendukung koperasi agar menjadi penggerak ekonomi berbasis wilayah. (Iar) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS