Opini

Opini: Opini WTP vs Realitas Korupsi Pengelolaan Keuangan di NTT

Pada tahun 2017, menempatkan provinsi NTT pada peringkat 9 teratas provinsi yang paling banyak melakukan korupsi.

Editor: Dion DB Putra
SHUTTERSTOCK
ILUSTRASI 

5. Membangun budaya integritas: Pemda di NTT perlu melakukan upaya sistematis untuk membangun budaya integritas dalam birokrasi, misalnya melalui internalisasi nilai-nilai anti-korupsi, sistem reward and punishment yang tegas, serta keteladanan dari pimpinan.

6. Memperkuat koordinasi antar lembaga: BPK, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan institusi pengawasan lainnya perlu meningkatkan koordinasi dan berbagi informasi untuk menutup celah-celah pengawasan yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

7. Evaluasi terhadap sistem akuntabilitas: Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem akuntabilitas yang selama ini diterapkan, termasuk kembali memaknai opini WTP sebagai tahapan, bukan tujuan akhir dari pengelolaan keuangan yang baik.

Kesimpulan

Persoalan pengelolaan keuangan di NTT, di mana tingginya opini WTP tidak berbanding lurus dengan penurunan kasus korupsi menunjukkan bahwa kita perlu mereformulasi pemahaman tentang akuntabilitas keuangan daerah. 

Opini WTP seharusnya menjadi fondasi, bukan tujuan akhir. Setelah mendapatkan opini WTP, pemerintah daerah di NTT perlu melangkah lebih jauh untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Bagi masyarakat NTT, persoalan ini menjadi pengingat untuk tidak terlalu cepat berpuas diri dengan prestasi opini WTP. 

Masyarakat perlu tetap kritis dan aktif mengawal penggunaan anggaran daerah, serta mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada aspek formal dan administratif, tetapi juga pada substansi dan integritas pengelolaan keuangan. 

Pada akhirnya, memecahkan persoalan pengelolaan keuangan di NTT bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. 

Hanya dengan komitmen bersama dan langkah nyata, NTT dapat keluar dari bayang-bayang tingginya kasus korupsi dan membangun tata kelola keuangan daerah yang berintegritas serta berpihak pada kesejahteraan rakyat. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved