Opini: Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Gender di NTT

Sebaliknya, jika ketimpangan gender dapat ditekan, maka peluang perempuan untuk berpartisipasi akan meningkat, yang secara langsung akan mendorong peningkatan IPM. 

Dengan kata lain, semakin setara kesempatan antara laki-laki dan perempuan, semakin tinggi pula potensi pembangunan manusia yang dapat dicapai.

Sebagai contoh, beberapa provinsi di Indonesia memiliki nilai IKG yang rendah, seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta, juga mencatat nilai IPM yang tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender memberikan dampak nyata dalam pembangunan. 

Sebaliknya, wilayah dengan ketimpangan gender yang masih tinggi cenderung memiliki IPM yang tertinggal.

Upaya pengarusutamaan gender sebagai program prioritas pembangunan jangan hanya bersifat jargon yang tidak membumi dalam realisasi. 

Melalui pemahaman konsep dan cara penghitungan IKG tersebut, diharapkan akan dapat memperkuat upaya tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk mewujudkan kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang inklusif di Indonesia.

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota harus memiliki program dan kebijakan yang inklusif untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus mengatasi ketimpangan gender. 

Kolaborasi antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan terutama untuk mengurai permasalahan gender melalui  bidang pendidikan dan latihan keterampilan yang lebih luas untuk perempuan, kesadaran sosial tentang kesetaraan gender, kebijakan di tempat kerja yang mengurangi bias gender.

Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan gender harus menjadi fokus dalam strategi pembangunan nasional maupun daerah. Kesetaraan gender bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 

Pembangunan manusia yang inklusif hanya bisa tercapai jika seluruh warga negara, tanpa memandang gender, diberi peluang yang sama untuk berkembang. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News