Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Diminta Perhatikan Potensi SDA di NTT

Satyawan mengingatkan bahwa, selain tugas-tugas tersebut terdapat kebijakan terkait Indonesia FOLU Net Sink 2030 sebagai langkah strategis kontribusi sektor kehutanan dalam upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global. 

PEH harus berperan aktif dalam mengimplementasikan sebagaimana tertera dalam rencana operasional yang telah ditetapkan baik di tingkat nasional maupun sub-nasional.

Isu penting lainnya saat ini adalah terkait dengan biodiversity loss, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati di dalam ekosistem hutan lndonesia. PEH dapat berkontribusi dengan mengawal data dan informasi serta menjaga keberadaan biodiversity agar terjaga kelestariannya. 

Untuk itu peran PEH dalam pendampingan masyarakat sangat dibutuhkan serta berkolaborasi dengan fungsional lainnya seperti Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan dan Manggala Agni.

Kepala Balai Besar KSDA NTT Arief Mahmud, selaku Korwil UPT Kehutanan lingkup Provinsi NTT menyebut, hampir semua kegiatan teknis di seluruh UPT/Satker pelaksanaannya melibatkan pejabat fungsional PEH. 

Bahkan kegiatan teknis tertentu dilaksanakan sepenuhnya oleh personil fungsional PEH baik terkait konservasi, pengelolaan DAS, pemantapan kawasan hutan, standar instrumen, perhutanan sosial, produksi serta pendidikan dan pelatihan.

Arief mengaku, ia selalu meminta dan memotivasi para fungsional PEH, Polhut dan Penyuluh di BBKSDA NTT agar setiap hasil kerjanya di lapangan tidak hanya dibuat dalam bentuk laporan namun harus menjadi tulisan ilmiah dan jika memungkinkan dimuat dalam jurnal ilmiah. 

"Ini akan sangat penting, sebab akan menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dijumpai di lapangan," katanya. 

Dia berkata, PEH di BBKSDA NTT sudah mulai menulis dan beberapa telah terbit di jurnal ilmiah dan prosiding seminar internasional, seperti seminar internasional di Singapura, Malaysia dan terakhir seminar internasional di Yogyakarta.

"Saya berharap PEH di NTT bisa melakukan itu semua, maka perlu dikoordinir, apalagi di NTT Sudah ada wadah IPEHINDO harus mengkoordinir dan menjadikannya dalam salah satu program kerjanya. Tentunya hal ini perlu didukung oleh semua anggota khususnya para pimpinan di satker masing-masing," katanya.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina Kludolfus Tuames, selaku Ketua Panitia Hari Bakti Rimbawan (HBR) ke-42 Tahun 2025, menyampaikan Seminar PEH NTT merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan untuk memperingati HBR. 

Panitia HBR memfasilitasi pelaksanaannya seminar secara virtual dan berpusat di 
kantor BPDAS Benain Nolemina Kupang. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS